majalahsuaraforum.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti temuan sekitar 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia semakin kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih menyeluruh.
Puan menilai persoalan pendidikan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan biaya, atau akses terhadap layanan pendidikan. Tantangan yang lebih besar, kata dia, adalah menjaga semangat dan keyakinan anak-anak agar tetap melihat pendidikan sebagai jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
“Persoalan pendidikan hari ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan pendidikan, atau akses belajar,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas temuan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM) Kota Bogor yang mengungkap bahwa fenomena putus sekolah kini tidak lagi didominasi faktor ekonomi maupun akses pendidikan, melainkan rendahnya motivasi anak untuk melanjutkan sekolah.
Berdasarkan data terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia mendekati 4 juta orang. Dari jumlah tersebut, tercatat 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak berstatus putus sekolah, serta 1.066.470 anak yang lulus namun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Puan menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dipandang sebagai tantangan besar dalam pembangunan nasional, bukan sekadar isu di sektor pendidikan.
“Negara sedang menghadapi tantangan dalam menjaga mimpi dan cita-cita generasi mudanya. Jika kondisi ini dibiarkan, yang hilang bukan hanya kesempatan belajar seorang anak, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan Indonesia,” tuturnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mendorong agar penurunan angka Anak Tidak Sekolah dijadikan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang melibatkan seluruh kementerian, pemerintah daerah, serta menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional.
“Pemerintah perlu menetapkan penurunan angka ATS sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang mengikat seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional,” jelasnya.
Puan juga menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui meningkatnya angka partisipasi sekolah. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan setiap anak mampu menyelesaikan pendidikannya hingga memiliki bekal memasuki kehidupan yang produktif.
Untuk itu, ia mengusulkan penyusunan Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah hingga 2045 sebagai peta jalan yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, ketenagakerjaan, serta pembangunan daerah.
Selain itu, Puan meminta pemerintah mengubah pendekatan dari sekadar menangani anak yang sudah putus sekolah menjadi upaya pencegahan sejak dini melalui sistem yang mampu mengidentifikasi anak-anak yang berisiko meninggalkan bangku pendidikan.
“Untuk itu, Pemerintah harus membangun sistem nasional yang mampu mengidentifikasi anak-anak yang mulai berisiko putus sekolah,” ujarnya.
Ia juga mendorong integrasi data pendidikan, perlindungan sosial, dan kependudukan agar intervensi dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Di samping itu, Puan mengusulkan agar penurunan angka ATS menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah, disertai pemberian insentif bagi daerah yang berhasil mempertahankan anak-anak tetap bersekolah.
“Sekaligus memberikan pendampingan khusus bagi daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi. Dengan demikian, menjaga anak tetap bersekolah menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan, bukan hanya dinas pendidikan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Puan menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kemampuan negara memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan dan kesempatan membangun masa depannya.
“Negara tidak boleh kehilangan satu generasi hanya karena terlambat menyadari anak-anak mulai meninggalkan sekolah dan anak-anak putus sekolah karena keadaan,” pungkasnya.
Dw.
