majalahsuaraforum.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya potensi kerugian besar yang dialami Indonesia akibat praktik underinvoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, praktik tersebut menyebabkan hilangnya potensi kekayaan negara hingga mencapai 908 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp15.000 triliun selama 34 tahun terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (23/6/2026). Ia menjelaskan bahwa temuan tersebut diperoleh dari analisis data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
“Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar AS selama 34 tahun, atau Rp15.000 triliun,” ungkap Prabowo.
Dalam paparannya, Presiden menjelaskan bahwa berdasarkan data United Nations Comtrade (UN Comtrade), Indonesia sebenarnya mencatatkan kinerja perdagangan yang cukup baik selama lebih dari dua dekade terakhir. Surplus perdagangan nasional disebut mencapai sekitar 436 miliar dolar AS.
Namun demikian, menurut Prabowo, capaian tersebut tidak sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang sama, tercatat adanya aliran kekayaan yang keluar dari Indonesia hingga mencapai 343 miliar dolar AS dalam kurun waktu 22 tahun.
“Jadi, kita lihat dari neraca itu inflow-outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun, uang yang keluar itu 343 miliar dolar AS. Jadi, keuntungan 436 miliar dolar AS, yang keluar 343 miliar dolar AS. Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar,” beber Prabowo.
Selain menyoroti persoalan perdagangan, Prabowo juga menyinggung adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Indonesia selama beberapa tahun terakhir konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun.
Secara teori, akumulasi pertumbuhan tersebut seharusnya menghasilkan peningkatan kemakmuran yang signifikan. Dalam kurun tujuh tahun, total pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 35 persen.
Namun, fakta yang ditemuinya setelah menjabat sebagai presiden menunjukkan kondisi yang berbeda dari harapan tersebut.
“Tujuh tahun kali lima berarti 35 persen, pertumbuhannya. Logikanya selama tujuh tahun Indonesia tambah kaya 35 persen. Tapi, kenyataannya itu yang saya katakan saya merasa ditohok,” lanjutnya.
Prabowo mengungkapkan bahwa jumlah masyarakat miskin masih mengalami peningkatan. Selain itu, sebagian kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di kelas menengah justru mengalami penurunan kondisi ekonomi.
Menurutnya, situasi tersebut menjadi sinyal bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai sebagian besar keuntungan pembangunan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Katanya negara tambah kaya (tumbuh) 30 persen. Rakyat miskin tambah, kemudian kelas menengah berkurang. Dan ini juga yang harus kita waspadai. Bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang,” tutup Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap berbagai praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan negara, sekaligus upaya untuk memastikan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Lan.
