majalahsuaraforum.com – Pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp 100,1 triliun untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam periode tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Kebijakan tersebut telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, khususnya di Pulau Sumatera.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa dana tersebut akan dikelola secara bertahap dan melibatkan puluhan kementerian serta lembaga pemerintah.
“Presiden telah mengeluarkan arahan dengan menyetujui total anggaran selama tiga tahun sebesar Rp 100,1 triliun yang dibagi dalam tiga tahap,” ujar Tito di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Anggaran Dialokasikan Bertahap Selama Tiga Tahun Menurut Tito, pembagian anggaran dilakukan agar pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 38,9 triliun. Selanjutnya pada 2027 disiapkan anggaran Rp 32,9 triliun, sedangkan pada 2028 dialokasikan sebesar Rp 28,2 triliun.
Pelaksanaan program akan melibatkan 23 kementerian dan lembaga utama, dengan dukungan tambahan dari 10 kementerian dan lembaga lainnya. Berbagai instansi yang mendapatkan alokasi anggaran tersebut antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Tito mengungkapkan bahwa sebagian besar kementerian dan lembaga terkait telah mengajukan pencairan dana kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Sejumlah Kementerian Sudah Mulai Menjalankan Program Pemerintah mencatat beberapa kementerian dan lembaga telah menerima pencairan anggaran dan mulai menjalankan berbagai program rehabilitasi sesuai bidang tugas masing-masing.
Sementara itu, sejumlah instansi lainnya masih menyelesaikan proses administrasi sebelum dana dapat dicairkan.
“Kami berharap proses pencairan dapat dipercepat agar program rehabilitasi dan rekonstruksi segera berjalan optimal,” kata Tito.
Percepatan pencairan dana dinilai penting agar pembangunan kembali fasilitas umum dan layanan dasar masyarakat dapat segera dilakukan, terutama di wilayah yang masih membutuhkan penanganan pascabencana.
Transfer ke Daerah Capai Rp 10,6 Triliun Selain anggaran yang dikelola pemerintah pusat, Presiden juga mengarahkan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) kepada sejumlah provinsi terdampak dengan total nilai mencapai Rp 10,6 triliun.
Dana tersebut dibagikan kepada tiga provinsi di Sumatera dengan rincian:
Aceh sekitar Rp 1,6 triliun.
Sumatera Barat sekitar Rp 2,3 triliun.
Sumatera Utara sekitar Rp 6,1 triliun.
Melalui dukungan anggaran tersebut, pemerintah berharap pembangunan kembali infrastruktur publik, pelayanan masyarakat, serta aktivitas ekonomi daerah dapat berlangsung lebih cepat.
Pemulihan Infrastruktur dan Layanan Publik Terus Dikebut Tito menyampaikan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pemulihan.
Fokus utama rehabilitasi tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, sektor pendidikan, hingga sarana transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya yang terdampak bencana.
Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, proses pemulihan di sejumlah wilayah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pembangunan hunian sementara (huntara) yang telah mencapai sekitar 97 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat terdampak telah memperoleh tempat tinggal sementara sambil menunggu penyelesaian pembangunan hunian permanen dan fasilitas penunjang lainnya.
Pemerintah Targetkan Pemulihan Berjalan Tepat Waktu Pemerintah berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah disediakan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai jadwal.
Dengan dukungan pendanaan yang besar serta koordinasi lintas instansi, program pemulihan pascabencana diharapkan mampu mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara bertahap serta meningkatkan ketahanan wilayah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Lan.
