majalahsuaraforum.com — Ratusan hingga ribuan guru madrasah swasta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/5/2026). Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan tuntutan agar mereka diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memperoleh kesejahteraan yang setara dengan guru sekolah negeri.
Pantauan di lokasi menunjukkan massa aksi mengenakan seragam putih hitam, sambil membawa berbagai alat musik tradisional seperti kentongan dan kendang. Mereka juga membawa atribut organisasi, termasuk ikat kepala bertuliskan “PGMM” (Persatuan Guru Madrasah Mandiri) dan “PGSI” (Persatuan Guru Seluruh Indonesia). Sejumlah spanduk tuntutan juga terlihat terpasang di sekitar area aksi.
Salah satu spanduk bertuliskan:
“ASN-kan guru swasta di sekolah/madrasah swasta dengan Undang-Undang yang baru. Amendemen UU guru dan dosen-UU ASN”
Spanduk lainnya berbunyi: “Hapus dikotomi dan diskriminasi guru Indonesia”
Dalam aksi tersebut, para guru juga menyampaikan aspirasi melalui lagu-lagu yang dinyanyikan sambil memukul kentongan. Mereka menegaskan bahwa beban kerja guru swasta tidak berbeda dengan guru berstatus aparatur negara, sehingga menurut mereka perlakuan yang diterima seharusnya juga setara.
Massa aksi diketahui berasal dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Banjarnegara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Tasikmalaya, Sukabumi, dan sejumlah wilayah lainnya.
Salah satu orator aksi yang juga perwakilan PGMM, Tedi, menyampaikan bahwa banyak guru madrasah swasta telah mengabdi puluhan tahun namun belum memperoleh kesejahteraan yang layak.
“Sehingga negara kita rasa tidak ada hadir, tidak berpihak kepada guru-guru honorer swasta. Bahkan tidak pernah diakui, layaknya sebagai anak pas… yang anak emas adalah yang baru lahir 6 sampai 1 tahun, betul?” ucap orator di atas mobil komando.
Ia juga menilai kebijakan pemerintah masih belum berpihak secara adil kepada guru honorer maupun guru swasta, dan cenderung diskriminatif dalam pelaksanaannya.
“Untuk itulah, apakah itu logis? Apakah itu rasionalis? Tidak, menurut saya! Kita yang sudah berjuang puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan sampai ada yang mati! Hari ini kita demo, hari ini kita aksi, besok teman saya ada yang meninggal. Dan itu sangat miris sekali Ibu, Bapak semua. Untuk itu, terus kita perjuangkan hak-hak kita!” tegasnya.
Selain kelompok guru madrasah swasta, dalam lokasi yang sama juga terlihat massa dari pengemudi ojek online (ojol). Mereka turut menyuarakan tuntutan agar DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pengemudi Ojol serta menolak besaran potongan jasa dari aplikator yang dinilai memberatkan.
Aksi berlangsung dengan pengamanan dan pengawasan di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI, dengan berbagai kelompok menyampaikan aspirasi masing-masing terkait regulasi dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Dw.
