Foto. Ist
majalahsuaraforum.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan akan menindaklanjuti polemik pembubaran paksa kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Ternate, Maluku Utara. Film tersebut merupakan karya jurnalis Dandhy Dwi Laksono bersama antropolog Cypri Paju Dale.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya akan mempelajari persoalan tersebut melalui komisi terkait untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai alasan di balik penolakan dan pembubaran kegiatan pemutaran film tersebut.
“Saya mendengar bahwa isi maupun judul film tersebut memang dianggap sensitif,” ujar Puan Maharani kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Puan menilai isu tersebut kini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan ruang kebebasan berekspresi. Meski demikian, ia mengaku belum mendapatkan informasi secara detail mengenai isi keseluruhan film dokumenter tersebut.
“Saya belum mengetahui secara mendalam. Namun persoalan ini tentu akan kami tindak lanjuti di DPR,” katanya.
Menurutnya, DPR akan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait agar tidak terjadi kesimpangsiuran di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan sensitivitas di ruang publik perlu ditangani dengan cara yang tepat dan tidak reaktif.
“Kalau memang ada hal-hal yang dianggap sensitif dan tidak baik bagi masyarakat, tentu harus diantisipasi dengan cara yang baik juga. Karena itu DPR nantinya akan meminta komisi terkait untuk meminta penjelasan mengenai persoalan ini,” tutur Puan.
Sebelumnya, pembubaran kegiatan nobar film Pesta Babi terjadi di beberapa kampus di Mataram seperti Universitas Pendidikan Mandalika, Universitas Mataram, hingga Universitas Islam Negeri Mataram. Selain itu, pembubaran juga terjadi di Ternate yang dilakukan langsung oleh aparat militer setempat saat pemutaran film berlangsung.
Film tersebut diketahui mengangkat kisah perjuangan masyarakat Papua terkait isu perampasan tanah adat dan kerusakan lingkungan, yang kemudian memicu perdebatan di ruang publik, terutama terkait kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi di lingkungan kampus.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menyebut pembubaran dilakukan oleh pihak kampus dengan pertimbangan potensi dampak sosial yang bisa ditimbulkan.
Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan teknis maupun regulasi yang menjadi dasar pembubaran kegiatan tersebut di masing-masing kampus. Polemik ini diperkirakan masih akan terus berkembang seiring DPR menyatakan akan melakukan pendalaman lebih lanjut.
Di sisi lain, pemutaran film Pesta Babi dilaporkan masih terus berlangsung secara mandiri di berbagai komunitas, kampus, dan ruang publik di sejumlah daerah di Indonesia.
Aan.
