majalahsuaraforum.com – Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun masa pemerintahan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tercatat telah menghabiskan hampir 100 hari melakukan kunjungan luar negeri. Intensitas lawatan tersebut memunculkan sorotan publik, terutama karena di awal masa kepemimpinannya ia mendorong kebijakan efisiensi anggaran secara besar-besaran.
Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa rangkaian perjalanan internasional tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari langkah strategis untuk menjaga kepentingan nasional, khususnya ketahanan energi dan posisi Indonesia di panggung global.
Dalam sidang kabinet di Istana Merdeka pada Rabu, 8 April 2026, Prabowo secara langsung menjelaskan alasan di balik tingginya frekuensi kunjungan luar negeri yang ia lakukan.
“Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri. Senang jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” tegasnya.
Menurutnya, konflik yang memanas di Timur Tengah, khususnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah memicu kekhawatiran serius terhadap pasokan energi dunia. Ancaman penutupan Strait of Hormuz dinilai dapat berdampak langsung terhadap pasokan minyak Indonesia.
Sejak November 2024 hingga April 2026, Prabowo tercatat telah melakukan 49 kunjungan ke 28 negara, dengan total akumulasi 95 hari berada di luar negeri. Negara yang paling sering dikunjungi adalah Malaysia, disusul United Arab Emirates, United States, United Kingdom, dan Egypt.
Pada fase awal pemerintahannya, Prabowo bahkan sempat mengunjungi enam negara dalam waktu 15 hari, termasuk China dan United States.
Di sisi lain, sejumlah pengamat hubungan internasional memberikan catatan kritis atas pola diplomasi tersebut. Akademisi Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai gaya diplomasi Presiden Prabowo sangat personal dan mencerminkan karakter kepemimpinan yang kuat.
“Pak Prabowo ingin tampil langsung. Dia ingin ada di ‘klub’ pemimpin besar dunia yang berego tinggi,” ujarnya.
Meski pemerintah mengklaim lawatan tersebut menghasilkan berbagai komitmen ekonomi, sejumlah pihak meminta transparansi lebih lanjut. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut sejumlah capaian investasi dari beberapa negara, antara lain komitmen dari United Kingdom, Russia, South Korea, dan Japan.
Namun, pengamat dari Universitas Binus, Tia Mariatul Kibtiah, mengingatkan agar publik tidak hanya terpaku pada angka komitmen investasi.
“Pemerintah mesti terbuka. Apakah ini investasi baru atau cuma lanjutan? Mengapa perusahaan besar justru ada yang keluar dari Indonesia kalau klaimnya sukses?” kritiknya.
Sorotan lain muncul terkait paradoks kebijakan efisiensi. Di satu sisi, pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian hingga Rp300 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, namun di sisi lain frekuensi perjalanan Presiden tetap tinggi.
Pemerintah menegaskan seluruh lawatan dilakukan secara efektif dan terukur, serta ditujukan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Pada akhirnya, intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dinilai menjadi pertaruhan besar: apakah akan menghasilkan manfaat nyata bagi stabilitas energi, investasi, dan kepentingan rakyat, atau justru memunculkan pertanyaan baru terkait efektivitas diplomasi di tengah tantangan domestik.
Red.
