majalahsuaraforum.com — Pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan United States. Eskalasi konflik tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional melalui berbagai jalur.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa gejolak geopolitik tersebut dapat berdampak pada Indonesia melalui sejumlah mekanisme transmisi ekonomi yang perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah.
“Bagi Indonesia dampaknya ditransmisikan dari beberapa jalur yang harus kita waspadai,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global secara intensif. Ia menjelaskan terdapat setidaknya tiga jalur utama yang berpotensi menyalurkan dampak konflik di kawasan Teluk Persia terhadap perekonomian Indonesia.
Dampak dari Jalur Perdagangan Jalur pertama yang berpotensi memberikan dampak adalah sektor perdagangan internasional. Gangguan terhadap jalur pelayaran strategis di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz, dapat memicu lonjakan harga minyak dunia.
Jika jalur pelayaran tersebut terganggu atau bahkan ditutup akibat konflik, maka distribusi energi global akan terdampak. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan harga minyak internasional yang pada akhirnya turut memengaruhi biaya impor energi Indonesia.
“Dari jalur perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas dan menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran,” ujar Purbaya.
Tekanan dari Pasar Keuangan Global Selain sektor perdagangan, dampak konflik juga dapat merambat melalui jalur pasar keuangan global. Ketidakpastian geopolitik biasanya membuat investor global cenderung bersikap lebih berhati-hati terhadap aset berisiko.
Dalam kondisi tersebut, investor sering mengalihkan investasinya ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar Amerika Serikat dan obligasi pemerintah AS. Perubahan preferensi investasi ini berpotensi memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Jalur pasar keuangan, ketidakpastian global dapat memicu capital outflow, memberikan tekanan pada pasar saham, obligasi, dan nilai tukar rupiah, serta dapat meningkatkan cost of fund,” kata Purbaya.
Tekanan terhadap Fiskal Negara Jalur ketiga yang berpotensi terdampak adalah sektor fiskal negara. Dalam kondisi ketidakpastian global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi atau shock absorber.
Namun demikian, meningkatnya tekanan global juga dapat menambah beban pada fiskal negara, terutama apabila harga energi dunia mengalami kenaikan yang signifikan.
“APBN berperan sebagai shock absorber meski menghadapi potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang,” ujar Purbaya.
Peluang dari Kenaikan Harga Komoditas Meski terdapat berbagai potensi tekanan, pemerintah juga melihat peluang bagi perekonomian nasional dari kenaikan harga komoditas global. Indonesia sebagai salah satu eksportir komoditas utama dunia dapat memperoleh tambahan pendapatan ketika harga komoditas mengalami kenaikan.
Komoditas unggulan seperti batu bara, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan nikel berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara dalam situasi tersebut.
“Di tengah tekanan tersebut, ada peluang windfall profit dari komoditas seperti batu bara, CPO, dan nikel,” kata Purbaya.
Pemerintah Terus Memantau Situasi Global Pemerintah menegaskan akan terus memonitor perkembangan situasi geopolitik internasional secara cermat. Berbagai instrumen kebijakan fiskal disiapkan agar dapat merespons dinamika global secara tepat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Pemerintah juga terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif, dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Lan.
