majalahsuaraforum.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 74 triliun guna mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi di wilayah Sumatera. Usulan tersebut terutama diarahkan untuk memperkuat program mitigasi bencana, termasuk pembangunan sabo dam atau check dam di daerah rawan longsor.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan, besarnya nilai anggaran yang diajukan berkaitan dengan penambahan kebutuhan program pencegahan bencana, seiring meningkatnya frekuensi dan dampak bencana alam di wilayah Sumatera.
“Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp 74 (triliun) lah sebenarnya. Tetapi sesuai aturan kan kita mesti bikin rencana induk yang kita submit ke Kepala Bappenas untuk di-review,” kata Dody, jumat (16/1/2026).
Proses Persetujuan Anggaran Bertahap Dody menjelaskan, setelah rencana induk disusun dan disampaikan ke Kepala Bappenas, dokumen tersebut akan melalui proses penelaahan oleh berbagai pihak sebelum pengajuan anggaran dilakukan ke Kementerian Keuangan.
“Baru kemudian disetujui oleh dewan pengarah semua, baik itu BPK, Menko PMK, dan seterusnya. Setelah semua dewan setuju, baru kemudian kita meminta anggaran kepada Menteri Keuangan,” tambah dia.
Menurut Dody, mekanisme tersebut harus ditempuh untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas penanganan bencana.
Kebutuhan Kementerian PU dan Koordinasi Lintas Kementerian Ia menuturkan, pengajuan tambahan anggaran yang disampaikan saat ini baru mencakup kebutuhan Kementerian PU. Dalam pelaksanaan pemulihan infrastruktur pascabencana, Kementerian PU juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan serta kementerian dan lembaga lain.
Namun demikian, hingga kini pihaknya masih menunggu pengajuan anggaran dari kementerian terkait untuk menyelaraskan kebutuhan lintas sektor dalam penanganan pascabencana di Sumatera.
Longsor Gayo Lues Jadi Peringatan Serius Dody mengungkapkan, meningkatnya kebutuhan anggaran terutama dipicu oleh rencana pembangunan tambahan sabo dam di sejumlah daerah, khususnya di Provinsi Aceh. Ia menilai, peristiwa longsor yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat langkah mitigasi.
“Sebetulnya jalan longsor kemarin di Gayo Lues itu menjadi wakeup alarm bagi saya,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan sabo dam sangat diperlukan untuk mengendalikan aliran air, sedimen, serta material kayu agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi wilayah hilir.
Penanganan Muara Sungai Tamiang Selain pembangunan sabo dam, Kementerian PU juga menyiapkan langkah penanganan di muara Sungai Tamiang melalui kegiatan pengerukan. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuala yang bertugas membuka muara sungai selebar mungkin.
Langkah tersebut bertujuan agar aliran air, lumpur, dan material banjir dapat langsung mengalir ke laut, sehingga mengurangi risiko banjir dan kerusakan infrastruktur di kawasan sekitar muara.
Dw.
