majalahsuaraforum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera berdampak serius terhadap keberlangsungan pemerintahan desa. Sedikitnya 22 desa dinyatakan hilang akibat bencana tersebut, dengan sebaran terbesar berada di Provinsi Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai melepas 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diberangkatkan untuk membantu pemulihan wilayah terdampak bencana. Pelepasan dilakukan di Terminal B1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Sabtu (3/1/2026).
Rincian Desa Hilang di Tiga Provinsi Tito menjelaskan, bencana alam yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera menyebabkan puluhan desa tidak lagi dapat difungsikan.
“Dampak bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera menyebabkan 22 desa dinyatakan hilang. Perinciannya, 13 desa berada di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat,” ungkap Tito.
Selain desa yang hilang, pemerintah juga mencatat 1.580 kantor desa terdampak, sehingga banyak pemerintahan desa tidak dapat menjalankan fungsi pelayanan publik secara normal.
Total Wilayah Terdampak Capai 52 Daerah Lebih lanjut, Tito memaparkan bahwa hampir seluruh wilayah terdampak mencapai 52 daerah yang tersebar di tiga provinsi.
“Hampir seluruh daerah terdampak berjumlah 52 daerah, tersebar di tiga provinsi. Di Aceh ada 18 kabupaten/kota, Sumatera Utara 18 daerah, dan Sumatera Barat tiga daerah. Sumatera Barat paling cepat pulih dan kini hanya tersisa tiga daerah yang masih menjadi perhatian, terutama Kabupaten Agam,” ujar Tito.
Aceh Jadi Wilayah dengan Dampak Terberat Menurut Tito, Provinsi Aceh menjadi wilayah yang mengalami dampak paling berat akibat bencana. Dari total kantor desa yang terdampak, 1.455 kantor desa berada di Aceh, disusul Sumatera Utara sebanyak 93 kantor desa, dan Sumatera Barat sebanyak 32 kantor desa.
Daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak berada di Aceh Utara dan Aceh Tamiang.
“Sebagian besar daerah sudah recover. Namun masih ada lima daerah di Sumatera Utara yang perlu atensi, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. Untuk Aceh, dari 18 kabupaten, 11 sudah jauh membaik, sedangkan tujuh daerah masih perlu penanganan khusus,” paparnya.
Tujuh Daerah Aceh Masih Butuh Penanganan Intensif Tujuh daerah di Aceh yang masih memerlukan pemulihan intensif tersebut antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues.
Pemerintah pusat terus memantau perkembangan di daerah-daerah tersebut agar pemulihan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
Peran Praja IPDN dalam Pemulihan Pascabencana Dalam masa penugasan, Tito menjelaskan bahwa Praja IPDN beserta para pengasuhnya akan menjalankan dua tugas utama. Pertama, membantu proses pembersihan wilayah pascabencana. Kedua, mendukung pemulihan dan mengaktifkan kembali roda pemerintahan desa agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat kembali berjalan.
“Mereka akan membangkitkan lebih dari 200 desa yang saat ini belum berjalan layanan kependudukan dan pelayanan publik lainnya. Target waktu penugasan satu bulan, dan ini menjadi bagian dari kurikulum sebagai kerja nyata perkuliahan,” pungkas Tito.
Dw.
