Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Aceh, diminta untuk tetap berorientasi pada keselamatan warga dan pemulihan daerah terdampak. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menegaskan agar situasi bencana tidak dimanfaatkan sebagai ruang politisasi oleh pihak mana pun.
Pernyataan tersebut disampaikan Trubus menanggapi beredarnya informasi mengenai adanya surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut-sebut tidak diketahui oleh Pemerintah Aceh. Menurutnya, penanganan bencana merupakan bagian dari tata kelola negara yang harus dijalankan melalui mekanisme resmi dan koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Jika ada langkah yang berjalan di luar pengetahuan pemerintah daerah, terlebih menyangkut komunikasi dengan pihak asing, hal tersebut patut dikritisi agar bencana tidak dijadikan ruang politisasi atau kepentingan lain,” ujar Trubus di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Trubus merujuk pada pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menyatakan tidak mengetahui adanya surat permohonan bantuan kepada lembaga internasional. Gubernur Aceh juga menegaskan bahwa surat tersebut bukan dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh.
Menurut Trubus, bantuan dari pihak internasional pada prinsipnya tidak dilarang. Namun, bantuan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan dan prosedur resmi negara agar tidak menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
“Permasalahan utamanya bukan pada bantuan itu sendiri, melainkan pada jalur dan mekanisme yang ditempuh. Jika tidak melalui otoritas yang sah, hal ini berpotensi menimbulkan distorsi dalam tata kelola pemerintahan,” katanya.
Ia juga menilai Aceh memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi bencana, termasuk kapasitas sosial masyarakat yang kuat. Selain itu, negara dinilai telah hadir melalui berbagai lembaga dan instrumen resmi dalam penanganan darurat maupun tahap pemulihan pascabencana.
“Oleh karena itu, fokus utama harus tetap pada keselamatan dan pemulihan warga, bukan membangun narasi yang dapat memicu perpecahan atau menurunkan kepercayaan publik,” ujar Trubus.
Trubus pun mengimbau seluruh pihak agar menahan diri dan tidak menjadikan bencana sebagai arena kontestasi politik yang justru dapat menghambat upaya penanganan dan pemulihan di daerah terdampak.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan penanganan bencana yang ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (Unicef).
“Saya tidak tahu apa-apa. Sebenarnya itu keliru, bukan ke PBB, melainkan kepada lembaga swadaya masyarakat yang ada di Aceh,” kata Mualem di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahpahaman terkait isi dan tujuan surat tersebut. Ia menegaskan bahwa surat dimaksud tidak ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, melainkan kepada UNDP dan Unicef yang beroperasi di Indonesia.
Dw.
