Foto. Ist
majalahsuaraforum.com — Pemerintah Rusia kembali menyuarakan kekhawatirannya terkait rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menilai bahwa inisiatif tersebut, yang digagas oleh Presiden Donald Trump, dikhawatirkan dapat menjadi selubung bagi adanya “eksperimen” yang tidak terkendali di wilayah Palestina.
Rusia dan China Pilih Abstain di Dewan Keamanan PBB Saat menanggapi hasil pemungutan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Zakharova menyoroti bahwa dokumen terkait rencana tersebut diterima dengan 13 suara setuju, sementara Rusia dan China abstain. Ia menegaskan kembali kekhawatiran Moskow atas potensi penyalahgunaan kebijakan baru tersebut.
Dalam pernyataannya, Zakharova menuturkan: “Kami berharap keputusan ini tidak akan menjadi kedok untuk eksperimen tak terkendali di wilayah Palestina yang diduduki, yang justru akan berubah menjadi putusan akhir tentang hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, harapan Israel akan keamanan, dan koeksistensi damai di kawasan tersebut,” ujarnya, dikutip dari Anadolu.
Dewan Perdamaian Gaza Diusulkan Dipimpin Trump Salah satu poin utama dalam dokumen tersebut adalah rencana pembentukan Dewan Perdamaian yang akan bertugas mengelola Gaza. Dewan ini direncanakan berada di bawah kepemimpinan Trump serta dapat melibatkan sejumlah “pemimpin global yang berwibawa dan dihormati,” sesuai pernyataan yang disampaikan oleh mantan Presiden AS itu.
Rusia menilai bahwa skema tersebut masih menyisakan banyak ketidakjelasan, terutama terkait otoritas, struktur, dan kemungkinan dampaknya terhadap situasi di lapangan.
Kekhawatiran Moscow terhadap Perkembangan di Palestina Pernyataan terbaru Zakharova menjadi bagian dari rangkaian kritik Rusia terhadap keterlibatan AS di wilayah konflik tersebut. Bagi Moskow, keputusan DK PBB tidak hanya memiliki dimensi politik, tetapi juga berpotensi memengaruhi dinamika keamanan serta hak rakyat Palestina dalam jangka panjang.
Rusia menegaskan bahwa setiap proses perdamaian harus menjamin hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina serta memberikan jaminan keamanan yang adil bagi Israel, sekaligus menciptakan kestabilan regional tanpa agenda tersembunyi.
Red.
