majalahsuaraforum.com — Pemerintah memastikan bahwa formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 telah resmi diselesaikan. Tahapan berikutnya adalah proses sosialisasi kepada kementerian terkait, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sebelum diumumkan secara terbuka kepada publik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa mekanisme perhitungan UMP tidak mengalami perubahan dari segi formula dasar. Namun, terdapat penyesuaian pada nilai indeks yang menjadi faktor penentu besaran upah minimum.
“UMP sudah selesai, formulanya sama. Indeksnya sudah ada, indeksnya berbeda. Nah nanti akan diumumkan pada waktunya,” ujar Airlangga Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Indeks Baru, Formula Lama Meski tidak merinci besaran kenaikan maupun nilai indeks baru tersebut, Airlangga menyebut bahwa pemerintah saat ini masih melakukan penjelasan internal. Ia memastikan bahwa prinsip penetapan upah tetap mengacu pada indikator ekonomi serta kebutuhan hidup layak (KHL) yang disusun berdasarkan standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Ketika ditanya mengenai perbedaan indeks yang dimaksud, Airlangga menegaskan bahwa perubahan tersebut tetap berada dalam kerangka perhitungan resmi dan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional.
Penjelasan Menaker Terkait KHL dalam Formula Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan alasan mengapa Peraturan Pemerintah (PP) mengenai UMP 2026 belum rampung hingga akhir November 2025. Ia menyebut bahwa pemerintah memerlukan kajian komprehensif karena harus memasukkan komponen KHL ke dalam formula secara lebih detail.
Yassierli menegaskan bahwa penetapan UMP tidak lagi bersifat seragam untuk seluruh Indonesia. Setiap provinsi akan menentukan UMP masing-masing berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan tingkat biaya hidup.
UMP Berbeda Tiap Daerah Dengan model perhitungan baru ini, struktur upah minimum nasional akan memiliki variasi yang lebih mencerminkan karakteristik ekonomi tiap wilayah. Pemerintah memastikan bahwa pendekatan tersebut dilakukan demi menghadirkan kebijakan upah yang lebih proporsional dan berkeadilan.
Dw.
