majalahsuaraforum.com – Komisi IV DPR RI menilai keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi penghubung utama antara para petani lokal dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG). Pemanfaatan koperasi dinilai mampu memperpendek jalur distribusi, menjaga ketahanan kualitas bahan pangan, serta meningkatkan serapan hasil pertanian dari berbagai daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menjelaskan bahwa kebutuhan pasokan pangan untuk program MBG berskala nasional dan tidak selalu berlokasi dekat dengan sentra produksi. Dalam kondisi seperti ini, Kopdes Merah Putih dapat mengambil peran sebagai titik simpul distribusi yang efisien.
“Saya rasa, kalau dapur MBG belanja, pasti mencari jalur distribusi yang paling pendek. Namun, kita juga harus menyiapkan seandainya jalur distribusinya panjang. Untuk itu, peran Kopdes Merah Putih akan sangat vital,” ujar Alex Senin (24/11/2025).
Produksi Petani Meningkat, Serapan MBG Jadi Penyangga Harga Alex juga mengungkapkan bahwa Komisi IV baru saja melakukan rapat dengan Menteri Pertanian dan memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk sekaligus memperlancar distribusinya. Kebijakan tersebut disebut langsung mendorong peningkatan produksi petani.
Menurut Alex, kenaikan produksi tidak berarti harga akan turun signifikan, karena permintaan program MBG yang besar justru membuka ruang penyerapan komoditas lokal.
“Produksi meningkat, tetapi harga juga naik. Kita bisa pastikan kenaikan ini terserap sebagian besar oleh program MBG,” tegasnya.
Ia memastikan kebutuhan besar program MBG yang mencakup anak-anak di seluruh Indonesia secara alami mendorong permintaan terhadap komoditas utama seperti beras, sayur mayur, hingga hasil pertanian pokok lainnya. Namun, peningkatan harga dinilai masih dalam batas wajar karena adanya keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Distribusi dari Petani ke Dapur MBG Tidak Bisa Disamaratakan Menanggapi dorongan sebagian pihak agar dapur MBG langsung membeli dari petani, Alex menilai hal tersebut tidak dapat diterapkan dengan pola yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Ia mencontohkan daerah-daerah tertentu yang tidak memiliki komoditas yang dibutuhkan.
“Itu bisa saja dilakukan. Namun, kita harus melihat keberadaan dapur dan lokasi pertanian. Tidak semua daerah punya komoditas yang dibutuhkan MBG. Contohnya Indonesia Timur, sawah jarang ditemukan. Di Pulau Adonara, kita susah menemukan sawah,” jelasnya.
Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada tekanan terhadap petani untuk menanam komoditas tertentu demi memenuhi kebutuhan dapur MBG.
“Jangan dipaksakan menanam komoditas untuk keperluan dapur MBG, sementara tanahnya tidak cocok. Kalau tanah cocoknya untuk sayur, ya tanam sayur. Kalau cocoknya jagung, tanam jagung. Fokusnya adalah kecocokan lahan, bukan paksaan karena kebutuhan program,” tegasnya.
Kopdes Jadi Solusi untuk Wilayah Non-Sentra Produksi Dengan kondisi geografis Indonesia yang tersebar dan beragam, Alex menilai pola “langsung petani ke dapur MBG” lebih mudah diterapkan di Pulau Jawa yang memiliki akses logistik lebih baik dan sentra pertanian yang lebih merata.
Di luar Jawa, Kopdes Merah Putih dinilai lebih realistis sebagai penghubung antara petani lokal dengan dapur MBG karena dapat menyesuaikan kebutuhan tiap wilayah.
Pemerintah Diminta Tidak Terlalu Masuk ke Teknis Jual Beli Alex juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak perlu terlalu jauh mengatur alur transaksi antara petani dan penyedia makanan dalam program MBG.
“Kita harus percayakan mekanisme pasar. Orang akan mencari barang yang murah dan berkualitas. Kalau bisa membeli petani di dalam keadaan segar dan lebih murah pasti akan dilakukan. Untuk itu, saya kira pemerintah tidak perlu terlalu terlibat jauh,” kata Alex.
Dw.
