majalahsuaraforum.com — Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan mendalam terhadap kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara (wisman). Ia menilai perlunya langkah strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN yang sudah lebih dulu menerapkan bebas visa.
Evita mengatakan bahwa sebagian besar negara tetangga telah memberikan fasilitas bebas visa bagi wisatawan dari berbagai negara, termasuk pasar-pasar besar seperti China, India, Rusia, dan sejumlah negara Eropa serta Timur Tengah. Situasi ini menciptakan persaingan ketat yang membuat Indonesia tertinggal dalam menarik wisatawan pascapandemi.
“Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kompetitif di ASEAN maupun global,” kata Evita di Jakarta (20/11/2025).
Menurut Evita, potensi pariwisata Indonesia sangat besar, mulai dari Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Mandalika, Borobudur, Danau Toba, Likupang, hingga berbagai destinasi unggulan lainnya. Namun kebijakan visa yang masih dianggap restriktif membuat peluang tersebut belum dimaksimalkan oleh pemerintah.
Evita menjelaskan bahwa banyak negara memperoleh peningkatan kunjungan secara signifikan setelah menerapkan kebijakan bebas visa. Sebaliknya, Indonesia justru mencabut kebijakan bebas visa kunjungan pada periode pascapandemi, ketika negara lain berlomba membuka akses selebar mungkin untuk memulihkan ekonomi dan sektor pariwisata.
Dampaknya, kata Evita, terlihat jelas dari data kunjungan wisata mancanegara 2025. Malaysia, pada delapan bulan pertama, telah mencatat 28 juta wisatawan dari target 31,4 juta sepanjang tahun. Thailand bahkan mencapai 24 juta wisatawan pada sembilan bulan pertama dengan target 33,4 juta. Sementara Indonesia baru mencapai 11,43 juta kunjungan hingga September 2025, itu pun didominasi oleh wisatawan yang datang ke Bali dengan jumlah sekitar 5,3 juta.
“Bali memang ramai tapi jangan lupa secara nasional kita melihat destinasi wisata kita itu belum mampu menarik lebih banyak wisman untuk berkunjung, seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, Bangka Belitung, dan lainnya,” kata dia.
Evita menegaskan bahwa penerapan bebas visa berpotensi memberikan dampak ekonomi luas. Peningkatan kunjungan akan mendorong belanja wisatawan yang berpengaruh langsung pada hotel, restoran, UMKM, transportasi, dan pelaku ekonomi kreatif. Selain itu juga memicu pertumbuhan lapangan kerja, investasi, serta peningkatan konektivitas udara.
Komisi VII DPR menilai kebijakan visa Indonesia saat ini terlalu ketat dan kurang mendukung peningkatan daya saing pariwisata. Meski demikian, Evita menyerahkan kepada pemerintah terkait batas waktu kunjungan ataupun kriteria negara mana saja yang akan diberi fasilitas bebas visa.
“Apakah dikembalikan seperti sebelumnya diberikan untuk 159 negara atau harus dipilih berdasarkan potensi kunjungan yang lebih besar kita persilakan kepada pemerintah untuk menentukannya,” katanya.
Evita juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung tata kelola kebijakan bebas visa. Sistem digital disebut dapat mempercepat proses pemeriksaan di bandara, mengurangi human error, mengoptimalkan pengawasan keimigrasian, dan tetap menjaga aspek keamanan nasional.
“Teknologi digital sekarang memungkinkan untuk mempermudah proses dengan pemeriksaan lebih cepat, mendeteksi potensi risiko, dan memastikan keamanan tetap terjaga tanpa menghambat wisatawan, dan pengambilan kebijakan berbasis data sebagaimana diterapkan di negara negara lain,” katanya.
Dw.
