majalahsuaraforum.com – 20 September 2025 Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menyampaikan pidato dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/9/2025). Dalam urutan acara, Presiden Prabowo akan tampil sebagai pembicara ketiga, tepat setelah mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai kesempatan ini merupakan bukti bahwa peran Indonesia di panggung global semakin diakui.
“Dari sekian banyak pembicaraan, insyaallah Indonesia, Presiden Prabowo akan menjadi pembicaraan nomor tiga. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua,” ujar Qodari saat membuka acara DGVeRS 2025: Celebrating Connectivity, Creativity & Community di The Dome Senayan Park (Spark), Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025).
Ia menambahkan, posisi tersebut memperlihatkan bagaimana pengaruh Indonesia dalam percaturan dunia kian kuat. “Jadi kita melihat pengaruh Indonesia yang semakin kuat di dunia internasional,” ucapnya.
Agenda Diplomasi Internasional Qodari menjelaskan bahwa pidato Prabowo di PBB merupakan bagian dari rangkaian kunjungan luar negeri Presiden ke sejumlah negara, termasuk Jepang dan Amerika Serikat. Lawatan ini memiliki tujuan mempererat hubungan bilateral, memperkuat diplomasi ekonomi, sekaligus memperluas jaringan kerja sama strategis.
“Beliau dalam perjalanan ke luar negeri, dalam rangkaian kunjungan ke beberapa negara, ke Jepang, Amerika, akan pidato di PBB,” jelas Qodari.
Jejak Diplomasi Sang Ayah Kehadiran Presiden Prabowo di forum PBB ini juga dipandang sebagai momen bersejarah yang seolah mengulang peran penting ayahandanya, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo, dalam diplomasi Indonesia. Pada periode 1948–1949, Prof. Sumitro memimpin delegasi Indonesia di PBB ketika bangsa ini masih berjuang mempertahankan kemerdekaan.
Salah satu langkah penting yang ia lakukan adalah mengirimkan memorandum kepada Pejabat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Robert A. Lovett, yang mengecam agresi militer Belanda. Memorandum tersebut kemudian dimuat dalam The New York Times pada 21 Desember 1948, yang menilai tindakan Belanda sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Renville sekaligus ancaman bagi perdamaian dunia.
Tak hanya itu, Prof. Sumitro juga aktif membangun solidaritas negara-negara Asia dalam pertemuan di India pada Januari 1949. Upaya ini berhasil mendorong penghentian agresi Belanda serta pembebasan para pemimpin Republik Indonesia. Langkah-langkah tersebut membuka jalan menuju Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949.
Setahun kemudian, pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Momentum Kembalinya Indonesia di Panggung PBB Setelah satu dekade tanpa kehadiran kepala negara Indonesia di forum utama Sidang Umum PBB, pidato Prabowo kali ini dinilai menjadi momentum penting. Kehadirannya diharapkan semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai negara besar yang aktif dan berpengaruh dalam diplomasi internasional.
Red.
