majalahsuaraforumcom – Pemerintah China memberikan peringatan keras kepada Papua Nugini terkait rencana negara tersebut untuk menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Australia. Menurut Beijing, langkah ini dikhawatirkan dapat merugikan kepentingan dan kedaulatan China di kawasan Pasifik.
China memandang kesepakatan pertahanan itu sebagai bentuk upaya membatasi pengaruhnya yang semakin besar di wilayah regional. Meski demikian, China mengakui hak Papua Nugini sebagai negara berdaulat untuk menjalin kerja sama dengan pihak manapun.
“China menghormati hak Papua Nugini untuk membuat kesepakatan dengan negara lain. Namun, kesepakatan semacam itu tidak boleh ‘eksklusif’ atau membatasi Papua Nugini untuk bekerja sama dengan negara lain,” jelas juru bicara Kedutaan Besar China.
Pernyataan keras ini muncul setelah pekan ini Australia dan Papua Nugini mengumumkan kesepakatan yang menegaskan komitmen kedua negara untuk saling melindungi apabila menghadapi ancaman atau serangan bersenjata.
China kemudian menegaskan bahwa Papua Nugini harus berhati-hati agar pakta tersebut tidak digunakan sebagai instrumen untuk menyingkirkan pihak ketiga.
“Negara ini juga harus menahan diri untuk tidak menargetkan pihak ketiga mana pun atau merusak hak dan kepentingannya yang sah,” tambah pernyataan China.
Lebih lanjut, Beijing mengimbau Papua Nugini agar tetap mempertahankan pola kerja sama yang saling menguntungkan dengan China. Selain itu, China juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan dan kemandirian dalam setiap keputusan strategis negara tersebut.
Di sisi lain, Australia dan Papua Nugini menyatakan bahwa proses penandatanganan resmi perjanjian pertahanan masih harus menunggu persetujuan kabinet di masing-masing negara. Keduanya memastikan, meskipun ada penundaan pada pekan ini, komitmen untuk meresmikan pakta pertahanan tetap kuat.
Red.
