majalahsuaraforum.com – Gelombang unjuk rasa besar melanda Prancis pada Kamis (18/9/2025) setelah pemerintah mengumumkan rencana pemangkasan anggaran publik. Aksi ini diikuti berbagai kalangan pekerja, mulai dari guru, masinis kereta api, tenaga medis rumah sakit, hingga para apoteker.
Menurut laporan Reuters, serikat pekerja menilai rencana penghematan tersebut sebagai kebijakan yang brutal dan tidak adil. Mereka menuntut agar pemerintah menambah alokasi anggaran untuk layanan publik, memberlakukan pajak lebih tinggi bagi kalangan kaya, serta mencabut perubahan pada sistem pensiun negara.
Ujian Berat bagi Macron dan Pemerintahannya Demonstrasi kali ini menjadi salah satu tantangan besar bagi Presiden Emmanuel Macron dan Perdana Menteri baru, Sebastien Lecornu. Keduanya tengah berada dalam sorotan publik karena harus mencari solusi untuk memperbaiki defisit anggaran, yang tahun lalu tercatat hampir dua kali lipat dari batas defisit 3% yang ditetapkan Uni Eropa.
Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 800.000 orang turun ke jalan di berbagai kota besar. Aksi ini menimbulkan gangguan luas, terutama pada sistem transportasi. Jalur metro Paris, kereta regional, dan sebagian layanan kereta cepat TGV lumpuh. Selain itu, satu dari tiga guru sekolah dasar juga dilaporkan ikut serta dalam pemogokan.
Kemarahan Apoteker Sektor kesehatan pun ikut melibatkan diri. Para apoteker menyatakan kekecewaannya atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan usaha mereka. Hasil survei serikat apoteker USPO menunjukkan bahwa 98% apotek kemungkinan besar menutup layanan pada hari unjuk rasa.
Aparat Dikerahkan dalam Jumlah Besar Mengantisipasi potensi kericuhan, pemerintah menurunkan sekitar 80.000 aparat keamanan, termasuk unit anti huru-hara, drone pemantau, serta kendaraan lapis baja.
Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjamin keamanan publik selama aksi berlangsung.
“Langkah pengamanan ini penting untuk mencegah sabotase serta bentrokan yang mungkin terjadi selama aksi berlangsung,” ujar Bruno Retailleau.
Gelombang Ketidakpuasan Publik Aksi mogok massal ini menunjukkan betapa tingginya penolakan masyarakat terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap lebih banyak membebani rakyat kecil dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Dengan skala demonstrasi yang begitu besar, pemerintah Prancis kini berada di bawah tekanan serius untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.
Red.
