majalahsuaraforum.com –– Akademisi sekaligus pakar hukum, Prof. Dr. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto agar menunjukkan ketegasan dalam menghadapi situasi bangsa, khususnya menyusul rangkaian demonstrasi yang berubah menjadi tindakan anarkis pada 25–30 Agustus 2025.
Gelombang kerusuhan itu dianggap sebagai pukulan bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Massa tidak hanya membakar gedung parlemen dan fasilitas umum, tetapi juga melakukan penjarahan terhadap rumah pejabat serta barang-barang pribadi. Di beberapa daerah, bentrokan serupa bahkan merenggut korban jiwa.
“Demonstrasi sah-sah saja, tapi jangan anarkis. Jangan menghancurkan dan menjarah aset negara maupun milik pribadi. Namun, fakta di lapangan ada pihak-pihak yang mengendalikan aksi itu, sehingga berpotensi menimbulkan sentimen negatif,” ujar Prof. Suhandi Cahaya, Selasa (2/9).
Ia menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam menghadapi kericuhan tersebut, terutama peran aparat kepolisian yang menurutnya tidak menunjukkan sikap tegas.
“Kalau mau melindungi rakyat, aparat harus berani bertindak tegas. Jangan hanya berbicara setelah kejadian,” tegasnya.
Selain aparat, Prof. Suhandi juga menilai kualitas legislator di Komisi III DPR RI masih jauh dari harapan.
“Bagaimana mau membuat undang-undang yang berkualitas kalau SDM-nya tidak mumpuni? Mutu dan kualitas anggota DPR kita sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Ia kemudian membandingkan situasi saat ini dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menurutnya berhasil menjaga stabilitas politik tanpa terjadi aksi anarkis berskala besar. Menurutnya, Presiden Prabowo harus mampu menegakkan wibawa negara sekaligus menjamin keamanan rakyat.
“Prabowo perlu memperkuat intelijen agar potensi kerusuhan dapat diantisipasi lebih dini. Jangan sampai kejadian 1998 terulang kembali di 2025 ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Suhandi menegaskan perlunya perombakan moral dan etika dalam tubuh kepolisian, serta pembenahan sikap pejabat negara yang ia nilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.
“Demokrasi di Indonesia memang sulit ditata karena faktor pendidikan dan keragaman suku bangsa. Tapi kepemimpinan yang tegas dan berwibawa bisa membawa rakyat hidup aman dan tenteram,” pungkasnya.
Pen. Hil.
