Majalahsuaraforum.com – Komisi XIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah pada hari Jumat, 19 Juli 2025. Kegiatan ini digelar di Metro Park View Hotel Semarang dan dihadiri oleh jajaran pejabat bidang pemasyarakatan dan keimigrasian, termasuk seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Jawa Tengah, Senin (21/07).
Rapat dibuka langsung oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, yang menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung sistem pemasyarakatan dan keimigrasian yang lebih modern. “Kami berharap adanya peningkatan regulasi, penguatan SDM, serta modernisasi sarana dan prasarana, demi peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Rinto.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengah mengungkapkan beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan jumlah UPT di beberapa kabupaten. “Sukoharjo belum memiliki Lapas atau Rutan sendiri. Tahanan masih harus dititipkan ke Solo dan Wonogiri, dan kami sedang berkoordinasi dengan bupati setempat untuk pengadaan lahan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Pelayanan Tahanan menyatakan bahwa overcapacity masih menjadi isu besar di Jawa Tengah yang juga menjadi penyangga wilayah sekitarnya. Peningkatan jumlah penduduk seiring dengan pertumbuhan ekonomi menjadi pemicu lonjakan jumlah narapidana. Untuk itu, diperlukan pembangunan Lapas baru dan pengembangan Lapas Terbuka, seperti yang dilakukan di Lapas Terbuka Kendal yang telah menjadi pilot project ketahanan pangan.
Tak hanya itu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Semarang juga mendapat perhatian, khususnya terkait kendala rehabilitasi bangunan heritage yang terbatas pada anggaran, serta pentingnya fasilitas pengasuhan jarak jauh bagi WBP perempuan agar tetap terhubung dengan anak-anak mereka.
Dalam bidang keimigrasian, Kakanwil Imigrasi Jateng mengungkapkan adanya kebutuhan mendesak pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Blora dan Purworejo, serta perlunya relokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang saat ini memiliki keterbatasan ruang pelayanan dan parkir. Disampaikan pula bahwa peresmian Gedung Baru Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang sebagai gedung terbesar di Indonesia, diharapkan mampu menunjang pelayanan operasional lebih optimal.
Lebih lanjut, Direktur Intelijen Keimigrasian meminta agar terus diberikan masukan agar dapat memperbaiki kebijakan secara tepat, sementara Tenku Ibrahim, salah satu anggota Komisi XIII, menegaskan dukungannya terhadap pemberian remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat.
Komisi XIII juga menyoroti pentingnya sinergi antara program pemasyarakatan dan ketahanan pangan nasional, inovasi pembinaan berbasis keterampilan di lapas, serta optimalisasi pengawasan terhadap tenaga kerja asing, mengingat Jawa Tengah menjadi tujuan investasi karena UMR yang relatif rendah dan banyaknya kawasan industri.
Sebagai penutup, Wakil Ketua Komisi XIII menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat. “Kami mendorong adanya kerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk dalam bentuk hibah, agar pembangunan dan penguatan kelembagaan dapat terus berjalan,” ungkapnya.
Harapan ke depan, dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara DPR RI dan jajaran pemasyarakatan serta keimigrasian di Jawa Tengah, dalam menciptakan sistem hukum yang lebih humanis, efektif, dan berdaya guna, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan infrastruktur, SDM, hingga pengawasan yang semakin kompleks di tengah dinamika masyarakat dan investasi asing yang terus meningkat.
Pen. Hil.
