Majalahsuaraforum.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kepemilikan lahan bersertifikat di Indonesia. Menurut Nusron, sebanyak 48 persen dari total 55,9 juta hektar lahan bersertifikat dikuasai oleh hanya 60 keluarga.
“Ini hasil pelacakan kami terhadap kepemilikan perusahaan yang menguasai lahan tersebut. Ternyata, jika ditelusuri hingga ujungnya, pemiliknya hanya sekitar 60 keluarga,” ujar Nusron dalam keterangan persnya.
Ia menilai, konsentrasi kepemilikan lahan yang sangat timpang ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan struktural di Indonesia. Nusron menjelaskan, masalah ini terjadi akibat kebijakan masa lalu yang tidak berpihak pada pemerataan dan keadilan, sehingga melahirkan kesenjangan ekonomi yang lebar.
“Kalau kita bicara penyebab kemiskinan struktural, ya ini salah satunya. Kebijakan pertanahan masa lalu yang tidak adil telah membuat banyak masyarakat terpinggirkan,” tambah Nusron.
Merespons kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan kepada Kementerian ATR/BPN untuk melakukan perubahan besar dengan mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesinambungan hidup.
“Kita sudah diperintahkan Presiden Prabowo untuk memastikan kebijakan agraria kita menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tidak boleh lagi ada ketimpangan ekstrem seperti ini,” tegas Nusron.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi konsentrasi kepemilikan lahan, termasuk optimalisasi redistribusi tanah melalui program reforma agraria dan penataan ulang kebijakan pertanahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pernyataan Nusron ini menegaskan adanya komitmen pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi struktural yang telah berlangsung lama akibat distribusi aset tanah yang timpang. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih merata dan berkeadilan.
Pen. Dew.
