Majalahsuaraforum.com – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengumumkan bahwa pemerintah akan memulai uji publik terkait penulisan ulang sejarah Indonesia pada 20 Juli 2025 mendatang. Proses penulisan ulang ini melibatkan sejumlah sejarawan terkemuka dan akan diawasi langsung oleh tim supervisi yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan proyek besar yang menuntut kehati-hatian tinggi. Karena itu, kami akan memulai uji publik pada 20 Juli 2025 untuk mendapatkan masukan dan kritik konstruktif dari berbagai elemen masyarakat sebelum diresmikan,” ujar Fadli Zon saat konferensi pers di Kompleks Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Kamis (10/7).
Menurut Fadli, penulisan ulang sejarah Indonesia dilakukan sebagai upaya pembaruan narasi sejarah nasional agar lebih objektif, inklusif, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Ia menegaskan bahwa revisi sejarah ini bukan bertujuan menghapus fakta-fakta lama, melainkan memperkaya perspektif dan menempatkan berbagai peristiwa sejarah dalam konteks yang lebih utuh.
“Kita ingin memastikan generasi masa depan memahami sejarah bangsanya dengan benar, lengkap, dan berimbang. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga cermin pembelajaran dan identitas kita bersama,” tegas Fadli.
Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini telah dimulai sejak awal 2024 dan dikerjakan oleh tim yang terdiri dari akademisi, sejarawan, arkeolog, serta peneliti lintas disiplin. DPR, melalui Komisi X, membentuk tim supervisi khusus untuk memastikan bahwa proses penulisan ulang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ketua Tim Supervisi DPR, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan menjaga integritas akademik dan keilmuan dalam setiap penulisan narasi sejarah baru. “Kami akan memastikan tidak ada kepentingan politik praktis yang menunggangi proses ini. Sejarah adalah milik bangsa, bukan milik kelompok tertentu,” ujarnya.
Fadli Zon menambahkan, uji publik ini akan digelar secara daring dan luring, dengan mengundang masukan dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, komunitas sejarah, budayawan, hingga publik umum. “Masukan mereka akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan final sebelum sejarah nasional edisi terbaru ini disahkan,” tuturnya.
Beberapa materi sejarah yang akan direvisi meliputi narasi masa kerajaan Nusantara, periode kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga era reformasi. Menurut salah satu anggota tim sejarawan, revisi juga akan memperluas narasi dengan menambahkan sejarah lokal di berbagai daerah yang selama ini belum tercatat dalam buku sejarah nasional.
“Sejarah Indonesia sangat kaya, tetapi selama ini ada narasi sejarah lokal yang terpinggirkan. Kami ingin memasukkan perspektif masyarakat adat, daerah, dan kelompok minoritas yang berkontribusi pada perjalanan bangsa,” ujar sejarawan Universitas Indonesia, Prof. Retno Widuri.
Fadli Zon menegaskan bahwa setelah uji publik rampung, pemerintah akan melakukan penyempurnaan naskah berdasarkan kritik dan rekomendasi yang diterima. Penulisan ulang sejarah ini ditargetkan selesai dan diresmikan pada awal 2026, bersamaan dengan peluncuran kurikulum sejarah nasional terbaru.
“Ini tonggak penting bagi bangsa kita. Semoga sejarah yang baru nanti benar-benar menjadi sumber inspirasi, persatuan, dan kebanggaan nasional,” pungkas Fadli.
Pen. Nal.
