majalahsuaraforum.com, 10 Juni 2025 — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memperbolehkan pemerintah daerah (pemda) mengadakan kegiatan dan rapat di hotel atau restoran, selama tidak dilakukan secara mewah. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah realistis untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama yang bergantung pada sektor perhotelan dan jasa.
“Ini kebijakan yang bijak. Kita tahu banyak daerah yang ekonominya sangat tergantung pada sektor perhotelan. Dengan adanya kegiatan dari pemerintah daerah di hotel atau restoran, maka perputaran ekonomi lokal akan tetap hidup,” ujar Bahtra dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Senayan.
Ia menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan sektor perhotelan karena sektor ini bukan hanya penyumbang PAD (pendapatan asli daerah), tetapi juga penyerap tenaga kerja yang signifikan. “Hotel, restoran, dan usaha turunannya seperti katering dan transportasi lokal, semuanya terdampak positif. Ini bisa mendorong terciptanya lapangan kerja di masa sulit,” tambah Bahtra.
Namun, Bahtra juga mengingatkan agar pemda tidak terjebak pada pemborosan anggaran. Ia menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan berkaitan langsung dengan kepentingan publik. “Jangan sampai kegiatan ini justru jadi ajang kemewahan yang tidak berdampak bagi masyarakat. Fokusnya tetap pada efisiensi dan manfaat,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini. Ia menilai bahwa kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan di hotel atau restoran dapat menjadi penggerak bagi sektor usaha terkait, termasuk para pelaku UMKM yang menjadi pemasok makanan dan minuman.
“Daripada gedung kantor dipaksakan untuk kegiatan yang tidak memadai fasilitasnya, lebih baik dilakukan di tempat yang layak dan sekaligus mendukung ekonomi lokal,” ujar Tito.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan legislatif, kebijakan ini diharapkan mampu menyeimbangkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan keberpihakan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat daerah.
Ditulis oleh: Dew.
