Suara Forum – Antisipasi adanya konflik lahan melakukan penyusupan pada konflik Pemilu 2024 mendatang, Satuan Polda Sumatera Barat melakukan berbagai persiapan.
Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Barat, Kombes Pol, Joni Afrizal Syarifuddin,S.I.K.,S.H.,M.H. mengatakan, berkaca dari pengelaman Pemilu sebelumnya, sehingga permasalahan tersebut, menjadi atensi langsung dari Komandan Korps Brimob Polri pada Rakernis di Mako Korps Brimob Polri pada awal Bulan Maret lalu.
“Berawal dari sana, mulailah kita belajar menata masalah. Dengan mempelajari masalah, tentu semuanya akan terkoreksi mulai dari masalahnya apa, ancamannya bagaimana, dan apa yang harus kita perbuat,” kata Joni ketika ditemui di Kantor Kerjanya, Jumat, (27/10/2023).
Hingga saat ini, Satuan Brimob Polda Sumatera Barat lanjut Joni, telah melakukan berbagai hal dalam mengatasi permasalahan yang kemungkinan akan terjadi.
Baik itu permasalahan terhadap kekurangan kemampuan yang kita miliki, kekurangan sarana dan prasarana, kemampuan kita untuk melihat situasi dan ancaman di lapangan, khususnya lokasi-lokasi yang jauh jaraknya dari Satuan Pangkalan.
“Sehingga kita sudah melakukan penempatan pos taktis di titik-titik tertentu yang kita sebar. Apa bila ada wilayah yang nantinya ingin menggunakan Kesatuan Brimob Polda Sumbar jadi tidak terlalu jauh,” timpal Joni.
Saat ini Satuan Brimob Polda Sumbar terang Joni, sudah memiliki 4 pos Taktis yang tersebar dibeberapa kota, mulai dari Solok Kota, Payakumbuh, Pesisir Selatan dan Mentawai.
“Keempat pos Taktis tersebut memiliki rentan kendali yang sangat jauh, lantaran jarak antara satu pos ke pos sangat jauh, maka setiap pos Taktis ini kita tempatkan beberapa personil, sesuai dengan beberapa kemampuan dan ancaman yang akan terjadi,” tuturnya.
Di dalam Satgas untuk Operasi Mantap Brata Singgalang 2023-2024 ini, Satuan Brimob kata Joni bertugas sebagai Satgas tindak yang posisinya tentu melakukan tindakan.
Namun, sebelum kita mengambil tindakan, kita melakukan pelaksanaan Operasi Mantap Brata Singgalang 2023-2024, serta melakukan kegiatan Colling System melalui komandan Intel sesuai petunjuk koordinator dari pimpinan kita Korps Brimob Polri.
“Bahkan kita sudah mendata para tokoh, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang sudah kita miliki nomor-nomor kontaknya serta alamatnya untuk berkomunikasi,” paparnya.
Sehingga, sebelum kegiatan Pemilu 2024 Satuan Brimob Polda Sumbar, bisa masuk terlebih dahulu untuk bisa berkomonikasi, walapun didepan nantinya, akan ada indikasi terjadi sesuatu dan kita harus cepat masuk.
Misalkan adanya konflik lain yang berbarengan dengan konflik lahan, namun kita berharap Satgas Tindak hanya bertindak saja sesuai tupoksi Brimob pada gangguan Kantibmas pontesial berinstensitas tinggi, baik ancaman massa, ancaman Bom atau bahan peledak dan lainnya.
“Itu semua sudah kita antisipasi dengan mendatakan kerawanan- kerawanan di beberapa daerah, baik dari Brimob maupun dari Intel Polda Sumbar yang saling berkomonikasi untuk menyiapkan pergelaran Operasi Mantap Brata Singgalang 2023-2024 ini Kondusif di wilayah Sumbar,”bebernya.
Sebab, daerah-daerah yang ada di Indonesia saat ini sebut Joni, mempunyai titik rawan konflik tertentu, baik itu konflik lahan, agama, budaya, dan RAS.
Menurut Joni, konflik Pemilu 2024 yang akan terjadi berbarengan degan konflik adat saat ini, kebanyakan konflik lahan perkebunan, yang proses persidangan masih berjalan dan belum kita ketahui kapan persidangan itu selesai (putus).
“Yang kita khawatirkan kalau putusan pengadilan itu tepat pada saat Pemilu Pilpres, karena konflik ini akan mempengaruhi konflik tersebut,”tukasnya.
Karena yang namanya lawan politik itu sebut Joni, bisa saja menjadi bahan konflik, seperti yang terjadi di daerah Pasaman Barat, meskipun konflik lahannya sudah ada putusan pengadilan konflik A,B,C nya yang sekarang terlihat sudah menjadi gesekan sosial.
“Namun kalau untuk konflik gesekan antara Partai, untuk Sumbar, untuk saat ini belum ada terjadi dan situasinya Kondusif,”tutup Joni.(red/hd).
