foto istimewa
majalahsuaraforum.com – Pemerintah diperkirakan menghadapi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya pulih, pemerintah diminta tidak menjadikan rakyat sebagai pihak yang terus dibebani untuk menutup kekurangan tersebut.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Andri Perdana, menilai Kementerian Keuangan seharusnya lebih dahulu memastikan belanja negara mampu menggerakkan perekonomian dan memperluas kesempatan kerja formal.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai peningkatan kesejahteraan serta kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan layak justru berpotensi mempersempit basis penerimaan pajak.
“Sangat tidak tepat. Sebenarnya jika program-program pemerintah selama ini memang benar membantu masyarakat luas, Kemenkeu tidak perlu repot-repot mengejar target atau mencari celah pajak karena mestinya penerimaan pajak akan terus tumbuh mengikuti pertumbuhan ekonomi dan mencapai target APBN,” kata Andri kepada, Senin (16/11/2026).
Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen, Setoran Pajak Justru Melemah
Andri melihat adanya ketidaksesuaian antara capaian pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dengan kondisi penerimaan pajak. Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berada di atas 5 persen, tetapi penerimaan pajak justru menunjukkan arah yang berlawanan.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tanda bahwa pertumbuhan ekonomi belum secara otomatis meningkatkan kemampuan masyarakat maupun pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Tapi kan kenyataannya tidak demikian, pertumbuhan ekonomi dikatakan terus tinggi di atas 5 persen tapi penerimaan pajak malah berbalik arah. Suatu anomali yang sejatinya tidak wajar secara ilmu ekonomi,” ujarnya.
Ia turut menyoroti besarnya anggaran belanja pemerintah yang dinilai belum sebanding dengan peningkatan jumlah pekerja formal. Padahal, kelompok pekerja formal menjadi salah satu sumber penerimaan pajak melalui pemotongan penghasilan.
“Anggaran belanja meningkat jumbo tapi pertumbuhan pekerja formal semakin terbatas, yang akhirnya semakin sedikit pula pekerja yang bisa membayar pajak,” kata Andri.
Pemerintah Diminta Pastikan Masyarakat Merasakan Manfaat Pajak
Andri memahami bahwa imbauan pemerintah kepada masyarakat agar mendukung pembayaran pajak merupakan pernyataan yang secara normatif dapat diterima.
Meski demikian, pemerintah juga perlu memperhatikan apakah masyarakat telah merasakan manfaat pembangunan yang dibiayai dari penerimaan pajak tersebut.
Ia menggambarkan pajak sebagai bentuk pembayaran masyarakat atas berbagai layanan dan pembangunan yang disediakan negara. Melalui pembangunan tersebut, masyarakat semestinya memperoleh kesempatan untuk bekerja secara layak dan meningkatkan taraf hidup.
“Mungkin kita bisa saja secara fair mendengar pernyataan Menkeu yang sebenarnya normatif saja. Tak lebih dari ajakan membayar pajak, tidak ada maksud lain,” tuturnya.
Namun, persoalan muncul ketika masyarakat belum merasakan dampak pembangunan secara langsung, sementara pemerintah sudah meminta mereka memenuhi kewajiban perpajakan.
“Lah ini pembangunan ekonomi saja tidak terasa bagi mereka untuk bekerja layak, tapi posisi pemerintah tersebut seperti sudah meminta bayarannya. Itulah mengapa ucapan Menkeu tersebut dirasa sangat membuat frustrasi bagi masyarakat yang mendengar,” ujarnya.
Kekurangan Penerimaan Pajak Masih Rp514 Triliun
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan pemerintah masih harus mengejar penerimaan negara dalam jumlah besar menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Hingga akhir Oktober 2026, kekurangan penerimaan negara dari seluruh sumber mencapai Rp590,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor perpajakan menyumbang kekurangan sebesar Rp514 triliun, sedangkan waktu yang tersedia untuk mengejar target hanya tersisa dua bulan.
“Seluruh teman-teman penerimaan pajak, kepabeanan cukai dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp 590,1 triliun, termasuk pajak di dalamnya adalah Rp 514 triliun,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun. Angka tersebut baru mencapai 76,2 persen dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
Sementara itu, total pendapatan negara telah mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target yang ditetapkan.
Pemerintah sendiri memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang 2026 dapat mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN.
Di tengah upaya mengejar kekurangan penerimaan tersebut, Suahasil meminta dukungan masyarakat dan media agar pemerintah dapat mengoptimalkan pengumpulan pajak.
“Karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” pintanya.
lan.










