Home / Ekonomi / Pemerintah Targetkan Tambahan 600.000 Indukan Sapi untuk Kurangi Impor Susu dan Daging

Pemerintah Targetkan Tambahan 600.000 Indukan Sapi untuk Kurangi Impor Susu dan Daging

majalahsuaraforum.com – Ketergantungan Indonesia terhadap produk impor masih menjadi tantangan besar dalam mencapai swasembada protein hewani. Saat ini, sekitar 46,6% kebutuhan daging sapi nasional dan 82,8% kebutuhan susu dalam negeri masih dipenuhi dari impor.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna meningkatkan populasi serta produktivitas ternak nasional. Salah satu program yang direncanakan adalah penambahan 600.000 ekor indukan sapi perah dan sapi potong selama periode 2027-2029.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian, I Ketut Wirata, mengatakan upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri sekaligus memperkuat produksi protein hewani dalam negeri.

Rencana itu disampaikan dalam Forum Kebijakan Innovation for Food Security and Sustainability Expo and Forum (Innofood) 2026 yang digelar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di NICE PIK2, Tangerang.

Penambahan populasi ternak, menurutnya, tidak dapat dilakukan tanpa dukungan berbagai kebutuhan pendukung. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan lahan, pakan, pembiayaan, pengendalian penyakit hewan, hingga kepastian pasar agar peningkatan produksi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Penguatan SDM dan Ekosistem Peternakan

Dalam forum tersebut, Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Inneke Kusumawaty, menilai peningkatan populasi dan produksi ternak saja belum cukup untuk mewujudkan swasembada protein nasional.

Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta keterhubungan antara peternak, industri, dan pelaku usaha lainnya juga harus diperkuat.

“Swasembada protein nasional tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan populasi dan produksi ternak. Kita membutuhkan ekosistem kewirausahaan yang kuat, yang menghubungkan peternak dengan akses teknologi, pembiayaan, pendampingan, industri pengolahan, dan kepastian pasar. Di sinilah pengembangan kompetensi SDM menjadi sangat penting,” ujar Inneke dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Ia menjelaskan, peternak perlu didorong agar mampu berkembang menjadi pelaku usaha profesional. Kemampuan yang dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan teknis budi daya dan kesehatan hewan, tetapi juga mencakup manajemen usaha, kewirausahaan, pemanfaatan teknologi, serta strategi pemasaran.

Sebagai unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, BBPKH Cinagara turut menjalankan pengembangan kompetensi melalui berbagai program pelatihan.

Program tersebut meliputi pelatihan reproduksi ternak, pengendalian penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, sertifikasi profesi, hingga peningkatan keterampilan yang mendukung kewirausahaan di bidang peternakan.

Pengembangan ekosistem peternakan dari hulu hingga hilir itu juga sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia menekankan bahwa seluruh rantai sektor peternakan harus dibangun melalui sistem yang terintegrasi.

“Yang pertama adalah kita membangun ekosistem yang sehat. Dari hulu sampai hilir harus kita jaga. Kita bangun sistem yang bagus,” tegas Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyoroti pentingnya menyiapkan SDM pertanian yang mampu mengikuti perkembangan inovasi dan teknologi serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia usaha.

“Pembangunan pertanian membutuhkan SDM yang mampu menguasai inovasi dan teknologi sekaligus memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi dan pengembangan usaha pertanian,” ujar Idha.

Kolaborasi Peternak, BUMN, dan Swasta

Selain peningkatan kompetensi SDM, kerja sama antarpemangku kepentingan juga menjadi salah satu perhatian dalam forum Innofood 2026.

BBPKH Cinagara diketahui telah memperkuat kolaborasi dengan HKTI. Kerja sama tersebut sebelumnya diwujudkan melalui kegiatan Sertifikasi Kompetensi Juru Sembelih Halal (Juleha) yang berlangsung pada 15-17 April 2026 bersama Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI dan DPP Pemuda Tani Indonesia.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan tenaga penyembelih hewan sekaligus mendukung jaminan kehalalan, keamanan pangan, serta kesejahteraan hewan.

Dalam kesempatan yang sama, Senior Executive Vice President Business and PSO ID FOOD, Yosdian Adi Pramono, menekankan pentingnya sinergi antara badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta dalam memperkuat rantai pasok protein hewani.

Menurutnya, kerja sama tersebut perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari investasi dan pembiayaan hingga pengolahan hasil peternakan, distribusi, serta pemasaran produk.

“Sinergi antarpelaku usaha diharapkan dapat memberikan kepastian usaha bagi peternak sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dalam negeri,” katanya.

Melalui penambahan indukan sapi, peningkatan kapasitas peternak, serta kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, pemerintah berharap produksi protein hewani dalam negeri dapat terus meningkat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

 

lan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *