Home / Ekonomi / Kemenaker Luruskan Isu Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja

Kemenaker Luruskan Isu Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja

majalahsuaraforum.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan hingga saat ini pemerintah belum menentukan lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola dana cadangan pesangon pekerja. Dengan demikian, kabar yang menyebut pengusaha diwajibkan menyetorkan dana tersebut kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dipastikan tidak benar.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Danantara akan ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Kemenaker juga belum menyatakan akan mengambil alih tanggung jawab pengelolaan dana tersebut.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon,” ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan aturan pelaksana.

Oleh karena itu, sejumlah ketentuan teknis yang mengatur penerapan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final oleh pemerintah.

Aturan Masih Dibahas Bersama Pemangku Kepentingan

Indah menyampaikan, penyusunan peraturan pelaksanaan akan dimulai dengan menjaring aspirasi melalui konsultasi publik. Proses tersebut nantinya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan di sektor ketenagakerjaan.

Pelibatan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya dinilai penting agar aturan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

“Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.

Menurut Indah, peraturan pelaksanaan tersebut diharapkan dapat mengatur sejumlah aspek penting dalam penerapan dana cadangan pesangon.

Beberapa hal yang perlu diatur mencakup mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola, hingga sistem pertanggungjawaban.

Dengan belum tersedianya aturan pelaksanaan, pemerintah juga belum menetapkan pihak yang akan diberi kewenangan mengelola dana tersebut. Artinya, belum ada keputusan resmi yang menunjuk Danantara maupun Kemenaker sebagai pengelola dana cadangan pesangon.

Pengusaha dan Pekerja Diminta Tidak Terpengaruh Informasi Keliru

Kemenaker mengimbau kalangan pengusaha serta pekerja atau buruh agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi mengenai kebijakan dana cadangan pesangon.

Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan kabar yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Perkembangan kebijakan tersebut diharapkan hanya merujuk pada informasi dan penjelasan resmi dari pemerintah.

Indah memastikan Kemenaker akan menyampaikan setiap perkembangan terkait kebijakan tersebut setelah seluruh tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan selesai dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kemenaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” katanya.

Dengan demikian, hingga adanya keputusan dan aturan resmi dari pemerintah, belum terdapat kewajiban bagi pengusaha untuk menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara ataupun lembaga tertentu lainnya.

 

lan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *