majalahsuaraforum.com – Ombudsman RI mengusulkan agar gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat dimanfaatkan sebagai klinik kesehatan guna memperluas akses pelayanan medis bagi masyarakat. Gagasan tersebut muncul sebagai salah satu alternatif untuk membantu mengatasi keterbatasan layanan kesehatan di sejumlah daerah, terutama ketika terjadi bencana.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, pemerintah tetap harus memprioritaskan penguatan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan puskesmas pembantu (pustu). Kedua fasilitas tersebut selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di tingkat daerah.
Menurut Robert, kondisi pengelolaan fasilitas kesehatan oleh pemerintah daerah saat ini membuka peluang bagi program nasional untuk ikut mendukung peningkatan layanan kesehatan.
“Poin saya adalah sebenarnya kita tetap kedepankan puskesmas atau pustu, karena itulah yang sudah ada dan sudah lama, gitu,” ujar Robert, Rabu (4/11/2026).
Ia menjelaskan, pemanfaatan gerai KDMP sebagai klinik kesehatan dapat menjadi pilihan tambahan untuk melengkapi fasilitas kesehatan yang telah tersedia. Terlebih, program KDMP merupakan program nasional yang dinilai berpotensi membantu masyarakat ketika pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah belum berjalan maksimal.
“Namun dengan pengelolaan pemda seperti sekarang, di situasi bencana, rasa-rasanya kita perlu membuka opsi juga program nasional apa yang bisa melapisi itu,” katanya.
Gerai Apotek KDMP Dinilai Bisa Dikembangkan
Robert menyebutkan, saat ini KDMP telah memiliki gerai apotek yang menyediakan berbagai kebutuhan obat-obatan. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar hingga penanganan awal dalam kondisi darurat.
Dengan pengembangan tersebut, gerai KDMP tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyediaan obat-obatan, tetapi juga dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Meski demikian, Robert menegaskan bahwa pemanfaatan gerai KDMP sebagai klinik bukan bertujuan menggantikan fungsi puskesmas maupun pustu. Sebaliknya, keberadaan klinik di gerai koperasi tersebut dapat menjadi fasilitas pendukung untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas medis.
Ia menilai program nasional seperti KDMP dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu mengatasi persoalan pelayanan kesehatan di daerah yang belum optimal.
“Ya kalau memang puskesmas itu kuat, ini enggak perlu. Namun ini enggak kuat, makanya perlu program nasional seperti KDMP yang dijalankakn secara nasional,” kata Robert.
Selain mengusulkan pengembangan gerai KDMP menjadi klinik kesehatan, Robert juga menyoroti pengelolaan puskesmas dan pustu di sejumlah daerah yang dinilai masih belum berjalan sebagaimana mestinya.
Padahal, kedua fasilitas tersebut mempunyai peran penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Peran puskesmas dan pustu menjadi semakin dibutuhkan ketika bencana terjadi karena masyarakat memerlukan akses penanganan kesehatan yang cepat dan memadai.
Menurut Robert, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap penguatan pelayanan kesehatan di daerah. Sebab, ketersediaan fasilitas kesehatan tidak akan cukup apabila tidak didukung pengelolaan serta kualitas pelayanan yang baik.
Karena itu, sinergi antara fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dan program nasional perlu dipertimbangkan untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.
Melalui opsi pemanfaatan gerai KDMP sebagai klinik kesehatan, diharapkan masyarakat memperoleh dukungan tambahan dalam mengakses pelayanan medis, khususnya di wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan maupun daerah yang terdampak bencana.
Kendati demikian, penguatan puskesmas dan pustu tetap harus menjadi prioritas pemerintah agar pelayanan kesehatan dasar dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
dw.
