majalahsuaraforum.com — Pemerintah memastikan ketersediaan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap dapat ditambah apabila kondisi bencana semakin meluas. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan fleksibilitas anggaran, terutama untuk menghadapi peningkatan karhutla di sejumlah wilayah rawan seperti Kalimantan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan anggaran akan diberikan berdasarkan kebutuhan yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui BNPB sebagai lembaga yang menangani kebutuhan penanggulangan bencana.
“Itu kan kita diminta, nanti tergantung permintaan BNPB kan. Kita channeling-nya lewat BNPB,” ujar Purbaya usai Sidang Aduan Kanal Debottlenecking, Rabu (26/8/2026).
Purbaya menjelaskan, BNPB saat ini memiliki Dana Siap Pakai (DSP) sekitar Rp5 triliun. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana, termasuk operasi menghadapi karhutla.
Meski demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan menambah anggaran apabila dana yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan penanganan di lapangan.
“Belum, belum minta. Tapi kita sediain, kan mereka punya Rp5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti. Sementara ini, Kementerian Kehutanan juga sudah minta anggaran, kita sudah kasih sebagian,” kata Purbaya.
Menurut Purbaya, Kemenkeu juga telah merealisasikan sebagian pengajuan anggaran dari Kementerian Kehutanan. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai langkah penanggulangan karhutla, mulai dari pencegahan hingga pemadaman dan patroli di wilayah rawan.
BNPB Optimalkan Dana Siap Pakai BNPB sebelumnya telah mengoptimalkan penggunaan DSP untuk mempercepat penanganan karhutla di sejumlah daerah yang memiliki risiko tinggi. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung operasi pemadaman dari udara melalui metode water bombing serta pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Selain itu, anggaran juga digunakan untuk menunjang kegiatan satuan tugas di darat yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan relawan.
Upaya pengendalian karhutla juga dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca. BNPB bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang mengalami peningkatan titik panas atau hotspot.
Selain operasi pemadaman, BNPB memberikan dukungan operasional tanggap darurat kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla.
Dukungan tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan logistik dan peralatan pemadaman tetap tersedia, termasuk bagi wilayah yang sulit dijangkau.
Dengan adanya Dana Siap Pakai sekitar Rp5 triliun serta opsi penambahan anggaran dari pemerintah, kebutuhan penanganan darurat karhutla diharapkan dapat tetap terpenuhi apabila eskalasi kebakaran meningkat.
Lan.
