majalahsuaraforum.com – Sebanyak 527 warga di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Kasus tersebut mayoritas dialami oleh pelajar dan anak-anak. Menyikapi kejadian itu, Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara operasional dapur penyedia makanan MBG di wilayah tersebut sambil melakukan evaluasi dan investigasi untuk mengetahui penyebabnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua hingga Kamis (6/8/2026), korban yang mendapatkan penanganan medis tercatat sejak 4 hingga 6 Agustus 2026. Mereka berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari balita, siswa PAUD, SD, SMP, hingga orang dewasa.
Para korban mengalami sejumlah gejala, seperti sakit perut, mual, muntah, diare, demam, kejang perut, serta tubuh terasa lemas.
Seluruh pasien telah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Depapre dan RSUD Yowari.
Kondisi Pasien Berangsur Membaik Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Berry I S Wopari, memastikan tidak ada pasien yang berada dalam kondisi mengancam jiwa.
“Sampai sekarang kami tidak menemukan kondisi yang mengancam nyawa. Ada beberapa pasien yang dirujuk karena kejang perut, tetapi kondisinya sekarang sudah membaik. Recovery pasien sudah jauh lebih baik,” ujar Berry di RSUD Yowari, Kamis (6/8/2026).
Berry juga menyampaikan bahwa perkembangan kasus menunjukkan tren positif. Jumlah kasus baru dilaporkan terus menurun sejak Rabu malam (5/8/2026).
Selain itu, sebagian besar pasien memperlihatkan kondisi yang semakin membaik setelah memperoleh perawatan medis.
BGN Temukan Kekurangan di Dapur MBG Dugaan keracunan massal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh BGN. Wakil Kepala BGN Mayor Jenderal TNI Trenggono turun langsung meninjau kondisi para korban sekaligus memeriksa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Distrik Depapre.
SPPG tersebut dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua yang dipimpin Ketua DPC Partai Gerindra Jayapura, Edison Awoitauw.
Pihak yayasan telah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Mereka juga menyatakan kesediaan untuk menanggung seluruh biaya pengobatan para korban.
Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan BGN, ditemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan operasional dapur penyedia makanan MBG.
Temuan tersebut membuat BGN mengambil keputusan untuk menghentikan sementara kegiatan dapur sampai proses evaluasi dan investigasi selesai dilakukan.
“Memang banyak sekali kekurangan. Saya sudah tegur juga koordinator wilayah, kenapa pengawasan seperti ini masih terjadi. Sementara kita suspend (hentikan sementara) dahulu, kita cek dan investigasi di mana letak kesalahannya, apakah pada SOP atau bahan bakunya,” tegas Trenggono.
Penghentian sementara tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aspek dalam penyediaan makanan diperiksa, termasuk standar operasional prosedur (SOP) dan bahan baku yang digunakan.
Program MBG Tetap Berjalan Secara Nasional Meski dapur di Depapre dihentikan sementara, Trenggono menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak membuat pemerintah menghentikan program Makanan Bergizi Gratis secara nasional.
Evaluasi akan diarahkan pada pembenahan sistem pengelolaan dan pengawasan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih aman dan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Di lokasi yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyatakan pemerintah menempatkan keselamatan para korban sebagai prioritas utama.
Menurut Ribka, kasus dugaan keracunan di Depapre perlu dijadikan bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
“Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bersama. Evaluasi tidak berhenti pada satu lokasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas pengelola SPPG, serta memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara disiplin di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sampel Makanan Masih Diperiksa Untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut, investigasi masih berlangsung.
Tim gabungan yang terdiri dari BGN, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Papua, TNI, dan Polri tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah sampel makanan.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah dugaan keracunan berkaitan dengan bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, maupun faktor lain dalam penyediaan makanan MBG.
Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan terhadap dapur penyedia makanan di Depapre sekaligus memperbaiki sistem pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Dw.
