majalahsuaraforum.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Rencana tersebut muncul setelah Prabowo menggelar pertemuan bersama sejumlah akademisi dan pakar untuk membahas pengelolaan serta penanganan lahan gambut di Indonesia.
Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026). Dalam diskusi tersebut, pemerintah bersama para ilmuwan membahas strategi berbasis riset untuk mengoptimalkan pengelolaan gambut sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran lahan gambut.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan keterlibatan para ilmuwan dalam pembahasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kebijakan pengelolaan gambut yang didasarkan pada pengetahuan dan hasil penelitian.
Dalam pertemuan itu, Prabowo kemudian menyetujui pembentukan BPGMN. Menurut Brian, keberadaan lembaga khusus tersebut dinilai penting berdasarkan pengalaman serta masukan yang disampaikan para ilmuwan.
“Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah,” kata Brian kepada wartawan.
Pengelolaan Gambut Didukung Pemetaan Komprehensif Prabowo juga mengarahkan agar badan yang akan dibentuk tersebut mendapat dukungan dari para ilmuwan dan saintis. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penyediaan data serta pemetaan lahan gambut secara lebih menyeluruh.
Pemetaan tersebut nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah memahami karakteristik dan potensi setiap kawasan. Data itu juga dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang sesuai bagi berbagai bentuk pemanfaatan, seperti budidaya tanaman, perikanan, maupun kegiatan lainnya.
Selain hasil penelitian, pengetahuan serta praktik baik yang berkembang di masyarakat juga dinilai dapat menjadi bahan dalam menentukan kebijakan pengelolaan lahan gambut.
“Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal,” ujarnya.
Perkuat Peran Masyarakat dalam Penanganan Kebakaran Dalam pembahasan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran, Prabowo juga mendorong penguatan pendekatan yang melibatkan desa dan masyarakat.
Salah satu unsur yang dinilai memiliki peran penting adalah masyarakat peduli api (MPA). Berdasarkan kajian yang disampaikan para ahli, masyarakat yang tinggal paling dekat dengan lokasi kejadian memiliki posisi strategis untuk melakukan respons awal ketika terjadi kebakaran.
Selain keterlibatan masyarakat, para ilmuwan turut menyampaikan sejumlah praktik yang dapat digunakan dalam penanganan kebakaran. Di antaranya adalah penggunaan pompa yang dapat dioperasikan secara cepat serta perhitungan teknis dalam penanganan kebakaran melalui udara.
“Tadi juga beberapa praktek baik disampaikan oleh para ilmuwan seperti membangun pompa yang cepat, bagaimana hitungan ketika penanganan dilakukan melalui udara dan sebagainya yang semuanya Bapak Presiden sangat menyambut baik agar hal-hal tadi bisa nantinya dijadikan sebagai referensi sekali lagi untuk badan yang akan segera dibentuk,” tuturnya.
Edukasi dan Riset Gambut Terus Didorong Selain pengelolaan lahan dan penanganan kebakaran, aspek pendidikan juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Pemerintah mempertimbangkan penguatan edukasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem gambut dan mencegah kebakaran melalui lingkungan sekolah. Pengembangan materi maupun kurikulum mengenai gambut menjadi salah satu bagian yang turut dibahas.
Prabowo juga meminta agar kegiatan riset, penelitian, dan kajian mengenai gambut terus dikembangkan. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lahan gambut secara optimal.
Brian mengatakan luas lahan gambut Indonesia yang mencapai lebih dari 33 juta hektare memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara produktif. Namun, pemanfaatan tersebut perlu diiringi pengelolaan yang tepat agar upaya pencegahan kebakaran juga dapat dilakukan dengan lebih baik.
“Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Di satu sisi dia memproduksi sesuatu yang cocok tetapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah dengan adanya pengelolaan maka pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik,” jelasnya.
Pembentukan BPGMN nantinya diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengintegrasikan pengelolaan gambut dan mangrove, dengan dukungan data, riset ilmiah, pengetahuan lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran.
Dw.
