majalahsuaraforum.com – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memastikan rencana aksi unjuk rasa buruh yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis (9/7/2026) resmi dibatalkan. Keputusan tersebut diambil setelah adanya pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menghasilkan titik temu dalam proses komunikasi antara pemerintah dan serikat buruh.
Said Iqbal menjelaskan bahwa pembatalan aksi dilakukan karena pemerintah menunjukkan itikad baik untuk membuka ruang dialog mengenai berbagai aspirasi yang disampaikan kalangan buruh, termasuk terkait persoalan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT) dan Tunjangan Hari Raya (THR).
“Oh iya, aksi besok ini dipimpin Suparno ini samping kiri saya dibatalkan karena sudah ada titik temu, sudah ada itikad baik dari pemerintah,” kata Said di Kemenkeu pada Rabu (8/7/2026).
Ia menegaskan bahwa meskipun saat ini menjabat sebagai bagian dari pemerintahan, dirinya tetap menjalankan peran sebagai penghubung antara pemerintah dan para pekerja agar berbagai aspirasi dapat tersampaikan dengan baik.
“Saya juga pemerintah, tapi di sini ada komunikasi yang baik antar pemerintah. Walaupun saya setingkat menteri, tapi kan saya tidak punya kewenangan untuk menggerakkan kementerian dan kelembagaan,” ujarnya.
Said menambahkan bahwa tugas yang diembannya adalah membangun keyakinan di antara para pemangku kepentingan sekaligus melaporkan perkembangan yang terjadi kepada Presiden.
“Tugas saya adalah meyakinkan dan nanti melaporkan pada Presiden,” ucapnya.
Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa keputusan pembatalan aksi telah disampaikan langsung kepada para pimpinan serikat buruh yang sebelumnya berencana menggelar demonstrasi di depan Kantor Kementerian Keuangan.
“Dengan demikian aksi dibatalkan. Tadi saya sudah bicara dengan Bung Suparno, Bung Mujimin, dan Bung Iwan. Aksi dibatalkan,” tutur Said.
Sebelumnya, Said Iqbal mengaku telah menerima tembusan surat pemberitahuan mengenai rencana aksi unjuk rasa ribuan buruh yang akan dilaksanakan di depan Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/7/2026). Namun, setelah tercapainya komunikasi dan kesepahaman dengan pemerintah, aksi tersebut diputuskan untuk tidak dilanjutkan.
Lan.
