majalahsuaraforum.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Gus Rivqy, mendukung langkah yang dilakukan Danantara dalam mengusut dugaan praktik fraud yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun di PT Pos Indonesia. Menurutnya, pembenahan tata kelola perusahaan harus dilakukan secara menyeluruh agar BUMN tersebut mampu kembali menjalankan perannya secara optimal.
Gus Rivqy menilai PT Pos Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena didukung jaringan operasional yang luas serta aset bernilai tinggi. Potensi tersebut, kata dia, harus dijaga melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik sehingga mampu menghadapi persaingan di sektor logistik yang semakin kompetitif.
“PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, evaluasi secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak agar perusahaan ini kembali sehat, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan industri logistik yang semakin ketat,” tegas Gus Rivqy.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan audit investigatif tidak hanya berfokus pada pengungkapan dugaan penyimpangan yang terjadi di masa lalu. Menurutnya, langkah tersebut harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan reformasi kelembagaan sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan secara menyeluruh agar lebih profesional.
“Audit investigatif tidak semata-mata bertujuan mengungkap dugaan penyimpangan, tetapi juga harus menjadi momentum reformasi kelembagaan dan perbaikan sistem pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.”
Lebih lanjut, Gus Rivqy menekankan pentingnya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap PT Pos Indonesia juga harus menjadi perhatian utama melalui perbaikan tata kelola perusahaan.
“Proses hukum harus dihormati, namun yang tidak kalah penting adalah memastikan PT Pos Indonesia bangkit menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan tata kelola yang terjadi selama bertahun-tahun menggerus kepercayaan publik terhadap salah satu BUMN strategis kita.”
Sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI, lanjut Gus Rivqy, akan terus mengawasi proses pembenahan tata kelola di perusahaan-perusahaan pelat merah. Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi faktor penting agar BUMN dapat menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus meningkatkan daya saing nasional.
“Momentum ini harus menjadi titik balik pembenahan PT Pos Indonesia. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan akan semakin kuat menopang sistem logistik nasional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia,” pungkasnya.
Menurut Gus Rivqy, momentum evaluasi dan pembenahan ini diharapkan mampu menjadi langkah awal bagi PT Pos Indonesia untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memperkokoh perannya sebagai salah satu BUMN strategis yang mendukung sistem logistik nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Lan.
