majalahsuaraforum.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah audit terhadap dapur pelaksana program tersebut.
Zulhas mengakui bahwa saat ini terdapat berbagai persoalan yang terjadi di internal BGN, khususnya dalam pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
“Ini masalahnya banyak sekali di BGN itu. Jadi sekarang internal dulu dibenahi dilihat ya, sementara kegiatan lain di-stop dulu,” ujar Zulhas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menghentikan sementara pembangunan baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berjalan. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memperbaiki unit yang sudah ada agar berjalan lebih optimal.
Penghentian Sementara dan Evaluasi SPPG Zulhas menjelaskan bahwa langkah penghentian sementara pembangunan SPPG dilakukan untuk memastikan perbaikan sistem dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa tidak semua sekolah perlu menerima program MBG jika sudah memiliki kondisi yang dianggap baik.
Dalam keterangannya, ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh, termasuk pada aspek operasional dapur MBG yang menjadi bagian penting dari rantai distribusi makanan bergizi kepada siswa.
“Kemudian tata kelolanya juga diperbaiki, dapur ya itu juga diaudit, walaupun ini bukan soal angka, satu pun anak kita enggak boleh terjadi keracunan lagi. Kalau ini sudah diperbaiki, nanti lebih lanjut baru akan dirapatkan,” tandasnya.
Fokus Perbaikan Tata Kelola Sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan serangkaian langkah pembenahan terhadap sistem SPPG dalam pelaksanaan MBG. Langkah tersebut mencakup evaluasi insentif, hingga penerapan sistem penilaian kinerja atau grading.
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan bahwa pemerintah akan lebih memprioritaskan peningkatan kualitas SPPG yang sudah beroperasi dibandingkan memperluas jumlah unit baru.
“Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi, fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” ujar Qodari dalam keterangan di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Penyesuaian Insentif dan Sistem Penilaian Menurut Qodari, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional juga tengah menyusun ulang skema insentif bagi SPPG. Sistem baru tersebut kemungkinan akan kembali mengaitkan besaran insentif dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Selain itu, pemerintah juga merancang penerapan sistem grading atau pengelompokan berdasarkan kinerja masing-masing SPPG. Dengan sistem ini, setiap unit akan dinilai berdasarkan kualitas layanan yang diberikan di lapangan.
Skema tersebut diharapkan mampu menciptakan standar pelayanan yang lebih baik serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG secara nasional.
Tujuan Pembenahan Program Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah evaluasi dan pembenahan ini dilakukan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih aman, efektif, dan tepat sasaran. Salah satu perhatian utama adalah mencegah terjadinya insiden yang dapat membahayakan peserta didik sebagai penerima manfaat.
Dengan berbagai langkah korektif tersebut, pemerintah berharap implementasi MBG ke depan dapat berjalan lebih terstruktur dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia secara berkelanjutan.
Dw.
