majalahsuaraforum.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menekankan pentingnya menjaga independensi dan keterbukaan dalam proses penanganan dugaan korupsi yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga antikorupsi tersebut menilai kasus yang melibatkan program strategis nasional dengan anggaran sangat besar memerlukan pengawasan publik yang kuat agar proses hukum berjalan objektif dan bebas dari pengaruh pihak mana pun.
Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayoga, menyampaikan bahwa setiap proses penegakan hukum pada dasarnya selalu memiliki potensi menghadapi berbagai bentuk tekanan. Namun, menurutnya, kekhawatiran tersebut menjadi lebih besar ketika perkara yang ditangani menyangkut program pemerintah dengan nilai anggaran mencapai triliunan rupiah.
Menurut Egi, besarnya dana yang dikelola dalam Program Makan Bergizi Gratis membuat banyak kepentingan dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menjaga profesionalisme dan independensi selama menjalankan proses penyidikan.
“Dalam setiap proses penegakan hukum, kekhawatiran mengenai intervensi tentu selalu ada. Namun dalam kasus yang melibatkan petinggi sebuah program yang menghabiskan dana publik hingga triliunan rupiah, kekhawatiran itu menjadi lebih besar,” ujar Egi, Kamis 4 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian mengenai siapa saja pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Karena itu, proses penyidikan harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh oleh penyidik.
Selain menyoroti aspek independensi, ICW juga memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya transparansi dalam setiap tahapan penanganan perkara. Menurut Egi, keterbukaan informasi kepada publik dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah munculnya berbagai bentuk intervensi yang berpotensi mengganggu jalannya proses hukum.
Ia menilai bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penyidikan, terutama karena perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan penggunaan dana publik dalam jumlah besar. Dengan adanya keterbukaan informasi, kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dapat tetap terjaga.
“Yang terpenting adalah prosesnya berjalan secara transparan dan setiap perkembangannya disampaikan kepada publik,” katanya.
Lebih lanjut, ICW meminta agar aparat penegak hukum tidak membatasi ruang lingkup penyidikan hanya pada dugaan pelanggaran yang telah terungkap saat ini. Menurut Egi, masih terdapat kemungkinan adanya bentuk-bentuk penyimpangan lain yang perlu ditelusuri secara mendalam untuk memastikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan program tersebut dapat terungkap secara menyeluruh.
Ia menilai bahwa pengungkapan kasus secara komprehensif sangat penting agar tidak ada fakta yang terlewat dan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Dugaan penyimpangan dalam program ini tidak hanya sebatas yang saat ini dibicarakan atau yang telah disampaikan oleh Kejaksaan. Bisa jadi masih ada penyimpangan lain yang harus ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.
ICW juga berharap penanganan perkara ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Organisasi tersebut menilai bahwa perbaikan sistem menjadi langkah penting agar program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat luas dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan anggaran.
Menurut ICW, keberhasilan pengungkapan kasus tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan. Lebih dari itu, keberhasilan juga harus tercermin dari adanya perbaikan sistem yang mampu mencegah terulangnya praktik serupa pada masa mendatang.
Karena itu, ICW mendorong agar hasil penyidikan nantinya tidak hanya menjadi dasar penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan demikian, pengusutan dugaan korupsi MBG diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghasilkan pembenahan tata kelola program sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa dibayangi risiko penyimpangan anggaran di kemudian hari.
Octa.
