majalahsuaraforum.com – Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan maupun perolehan devisa. Menurutnya, manfaat ekonomi dari sektor ini harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui penguatan desa wisata, UMKM, tenaga kerja pariwisata, dan pelaku usaha lokal di berbagai daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Widiyanti dalam Rapat Kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI yang membahas program kerja Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusniah Chalim, dari Fraksi PKB.
Dalam pemaparannya, Menteri Pariwisata mengungkapkan bahwa sektor pariwisata Indonesia masih menunjukkan performa yang positif meskipun kondisi global menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau meningkat 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu, devisa sektor pariwisata pada kuartal pertama tahun 2026 tercatat mencapai 4,05 miliar dolar AS atau sekitar Rp68,28 triliun. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6,30 persen dibandingkan kuartal pertama tahun 2025.
Menurut Widiyanti, capaian tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan manfaat ekonomi pariwisata tersebar secara merata hingga ke tingkat masyarakat.
“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB. Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ekonomi pariwisata harus mengalir hingga ke desa, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah,” ujar Widiyanti.
Ia menjelaskan bahwa salah satu instrumen utama untuk mewujudkan pemerataan manfaat tersebut adalah melalui pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.
Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Pariwisata terus menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat, pendampingan pengelolaan desa wisata, serta sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Selain itu, kementerian juga bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) guna memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata.
Hingga 30 Mei 2026, Kementerian Pariwisata bersama BPJPH telah memfasilitasi sebanyak 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang berada di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap produk dan layanan yang tersedia di destinasi wisata Indonesia.
Selain pengembangan desa wisata, pemerataan dampak ekonomi pariwisata juga dilakukan melalui berbagai kegiatan daerah yang tergabung dalam program Karisma Event Nusantara.
Hingga saat ini, program tersebut telah berlangsung di 15 provinsi dan melibatkan 20.669 tenaga kerja serta 3.936 pelaku UMKM. Dari pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, tercatat perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp45,57 miliar.
Widiyanti menilai bahwa penyelenggaraan event daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat karena melibatkan banyak sektor pendukung.
“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” ujar Menteri Pariwisata.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat dukungan terhadap daerah melalui program tugas pembantuan yang menjangkau 38 provinsi. Program tersebut mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pengembangan konten promosi destinasi, hingga dukungan terhadap penyelenggaraan berbagai event pariwisata daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata sekaligus mendorong pertumbuhan pergerakan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Menutup paparannya, Widiyanti menegaskan bahwa pembangunan pariwisata Indonesia ke depan harus berlandaskan prinsip kualitas, pemerataan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah daerah, pelaku industri, komunitas, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut.
“Pekerjaan rumah kita masih besar. Namun arah kita jelas: pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” pungkasnya.
Melalui berbagai program yang dijalankan, pemerintah berharap sektor pariwisata tidak hanya menjadi sumber devisa negara, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Lan.
