majalahsuaraforum.com – Pemerintah terus mematangkan kesiapan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Persiapan tersebut mencakup penyelesaian berbagai regulasi teknis serta koordinasi lintas lembaga untuk memastikan kebijakan dapat berjalan sesuai rencana.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang merampungkan sejumlah instrumen regulasi yang diperlukan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan secara penuh.
Hal itu disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, serta Menteri Keuangan.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan Devisa Hasil Ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan bahwa berbagai regulasi pendukung tengah disiapkan, baik dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, maupun Kementerian Keuangan. Seluruh aturan tersebut ditargetkan selesai sebelum tanggal implementasi.
“Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan, sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” ujarnya.
Selain penguatan regulasi, pemerintah juga mulai melakukan langkah sosialisasi kepada pelaku usaha dan asosiasi terkait. Sosialisasi ini dilakukan agar para pelaku industri memahami mekanisme kebijakan yang akan diterapkan.
Airlangga menyebutkan bahwa pertemuan sosialisasi dengan asosiasi pelaku usaha juga telah dijadwalkan dalam waktu dekat sebagai bagian dari persiapan implementasi kebijakan tersebut.
“Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” tuturnya.
Selain kebijakan DHE, pemerintah juga menyiapkan skema pelaksanaan ekspor untuk sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui mekanisme pengelolaan khusus oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor serta meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dari sektor komoditas unggulan.
Lan.
