majalahsuaraforum.com – Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan manipulasi nilai ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan sejumlah perusahaan besar. Temuan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari laporan terkait pengawasan perdagangan komoditas ekspor nasional.
Menurut Purbaya, sedikitnya terdapat 10 perusahaan yang diduga melakukan ketidaksesuaian pelaporan harga ekspor minyak sawit mentah. Dugaan itu muncul setelah dilakukan pencocokan antara data ekspor dari Indonesia dengan data impor yang tercatat di negara tujuan.
Ia menjelaskan bahwa terdapat selisih nilai yang cukup besar antara dokumen ekspor dan impor pada sejumlah transaksi perdagangan internasional. Perbedaan tersebut dinilai menjadi indikasi adanya praktik manipulasi harga ekspor.
“Ada contohnya (baca dokumen) ga mau sebut perusahaannya. Jadi ada dari Indonesia dikirim harganya USD2,6 juta impornya di sana USD4,2 juta jadi 57% bedanya,” kata Purbaya.
Purbaya juga mengungkap adanya kasus lain dengan selisih nilai yang lebih mencolok. Dalam salah satu transaksi, nilai ekspor yang tercatat di Indonesia jauh lebih rendah dibanding nilai impor yang tercatat di negara penerima.
“Ada yang lebih gila lagi, ada satu perusahaan lagi di sini ekspornya USD1,44 juta di sana USD4 jutaan berubah harga 200%. Kita mau deteksi kapal per kapal jadi itu yang saya laporin kalau ditanya, kalau ga, ya gausah,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa temuan tersebut baru mencakup sektor crude palm oil atau CPO. Pemerintah, kata dia, berencana memperluas penelusuran terhadap komoditas ekspor lainnya yang berpotensi mengalami praktik serupa.
“Ini 10 besar. Ini baru CPO, nanti ada batu bara juga.”
Menurut Purbaya, apabila investigasi dilakukan terhadap data ekspor beberapa tahun ke belakang, potensi kerugian negara akibat dugaan manipulasi tersebut diperkirakan dapat mencapai angka yang sangat besar.
“Kalau saya tarik berapa tahun ke belakang, panen saya,” pungkasnya.
Temuan ini muncul di tengah langkah pemerintah memperketat pengawasan perdagangan ekspor dan memperkuat tata kelola komoditas strategis nasional. Pemerintah juga terus mendorong kebijakan hilirisasi agar sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, tetapi diolah di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Selain sektor minyak sawit, komoditas batu bara disebut akan menjadi fokus pengawasan berikutnya dalam upaya memperbaiki transparansi dan integritas perdagangan internasional Indonesia.
Lan.
