Home / Nasional / PKS Soroti Tantangan Demokrasi dan Tata Kelola Negara di Tengah Situasi Global

PKS Soroti Tantangan Demokrasi dan Tata Kelola Negara di Tengah Situasi Global

majalahsuaraforum.com – Partai Keadilan Sejahtera kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi kebangsaan melalui sebuah forum diskusi yang membahas tantangan nasional dan global yang saat ini dihadapi Indonesia. Diskusi tersebut menjadi wadah bagi sejumlah tokoh dan akademisi untuk menyampaikan pandangan terkait kondisi demokrasi, pemerintahan, hingga arah pembangunan nasional ke depan.

Dalam forum Focus Group Discussion (FGD) tersebut, berbagai persoalan strategis menjadi perhatian utama. Salah satunya disampaikan oleh tokoh mahasiswa angkatan 1999, Ubedilah Badrun, yang menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini mengalami kemunduran di sejumlah aspek penting.

Menurut Ubedilah, berbagai persoalan seperti meningkatnya praktik korupsi, lemahnya kapasitas pemerintahan, hingga rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik menjadi tantangan serius yang perlu segera mendapat perhatian bersama.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi gejala oligarki, kleptokrasi, dan kakistokrasi yang berpotensi mengancam masa depan bangsa apabila tidak segera dilakukan evaluasi terhadap arah kebijakan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan.

“Sementara itu, tokoh mahasiswa angkatan 1999 Ubedilah Badrun menyoroti memburuknya kualitas demokrasi, meningkatnya korupsi, lemahnya kompetensi pemerintahan, dan rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan nasional. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi gejala oligarki, kleptokrasi, dan kakistokrasi (pemerintahan inkompeten) yang dapat mengancam masa depan bangsa apabila tidak segera dilakukan evaluasi mendasar terhadap arah sosial-politik dan tata kelola negara.”

Selain menyoroti persoalan demokrasi, forum tersebut juga menekankan pentingnya pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek semata. Para peserta FGD menilai pembangunan harus mampu menciptakan fondasi negara yang kuat, adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Penguatan sektor riset, pendidikan, inovasi, serta pengembangan ekonomi produktif disebut menjadi elemen penting dalam menciptakan pembangunan yang lebih kokoh dan mampu menjawab tantangan global di masa mendatang.

Sebagai salah satu partai yang berada dalam koalisi pemerintahan, PKS menegaskan tetap berkomitmen menjadi mitra strategis yang konstruktif dan profesional dalam mengawal jalannya pemerintahan. Partai tersebut juga menyatakan akan terus memberikan masukan dan koreksi demi menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Melalui forum ini, PKS menegaskan bahwa politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata, tetapi harus menjadi sarana menghadirkan solusi, menjaga moralitas publik, dan memastikan arah pembangunan nasional tetap sesuai amanat konstitusi dan cita-cita reformasi,” pungkas Mulyanto.

FGD tersebut digelar bertepatan dengan momentum peringatan Reformasi Mei 1998. Momentum itu dinilai memiliki makna penting karena PKS lahir sebagai bagian dari dinamika politik pascareformasi dan menegaskan kembali komitmennya untuk terus menjaga nilai-nilai reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Selamat Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh