majalahsuaraforum.com — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menerima penghargaan dari Forum Pers DPR melalui Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sebagai Tokoh Pengawal Kebijakan Pro Perempuan dalam ajang KWP Awards 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa peran media memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung dan menyampaikan kerja-kerja DPR kepada masyarakat luas.
Acara penghargaan digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026). Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua KWP, Ariawan.
Pada sambutannya, Puan menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh KWP.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen atas penyelenggaraan penghargaan ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).
Dalam acara yang mengusung tema “Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi, Bersama Mewujudkan Indonesia Emas”, Puan menilai bahwa KWP Awards bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk meninjau kembali hubungan antara lembaga legislatif dan dunia jurnalistik.
“Ini adalah momen penting bagi kita semua untuk merefleksikan hubungan antara lembaga legislatif dan dunia jurnalisme, sebuah hubungan yang menjadi salah satu kunci kekuatan utama demokrasi Indonesia,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa DPR RI tidak dapat bekerja tanpa adanya ruang komunikasi dengan masyarakat.
“Kita tahu bahwa DPR RI tidak bisa bekerja di dalam ruang hampa,” lanjutnya.
Menurut Puan, media memiliki fungsi sebagai jembatan utama yang menghubungkan kerja-kerja DPR dengan suara rakyat. Setiap proses legislasi, rapat dengar pendapat, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengambilan keputusan, membutuhkan aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan.
“Dalam setiap rapat dengar pendapat, setiap pembahasan rancangan undang-undang, setiap keputusan yang kami ambil, semua membutuhkan satu hal yang penting untuk menjadi pertimbangan DPR yaitu aspirasi rakyat,” jelasnya.
“Dan salah satu sumber penting dari aspirasi rakyat tersebut dapat kami peroleh melalui media yang menjembataninya melalui pemberitaan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Puan menilai kerja sama antara DPR dan media sangat diperlukan agar setiap kebijakan dan keputusan yang dihasilkan dapat diketahui publik secara jelas dan tepat.
“Begitu juga ketika DPR RI sudah melahirkan keputusan, kebijakan, atau saat DPR RI bersuara, maka kembali ada proses kerjasama antara dunia legislasi dengan dunia jurnalisme,” katanya.
“Karena apa yang dikerjakan DPR-RI perlu diceritakan dengan tepat, jelas dan menjangkau masyarakat luas,” sambungnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada wartawan parlemen yang selama ini bertugas meliput proses legislasi di lapangan. Menurutnya, para jurnalis bukan hanya menjadi saksi, tetapi juga berperan menerjemahkan bahasa kebijakan agar mudah dipahami masyarakat.
“Teman-teman wartawan parlemen bukan hanya menjadi saksi mata dari proses legislasi, melainkan juga menjadi penerjemah antara bahasa kebijakan dan bahasa keseharian rakyat,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Puan turut menyoroti tantangan era digital, khususnya derasnya arus informasi yang sering kali bercampur dengan hoaks dan informasi yang tidak utuh.
“Kita juga harus jujur menghadapi tantangan zaman. Di era digital ini, sebuah berita yang akurat tentang kinerja DPR harus bersaing dengan ribuan konten yang diproduksi dalam hitungan detik, termasuk hoaks, informasi yang dipotong dari konteksnya, dan narasi yang dapat mendistorsi fakta,” urainya.
“Di dalam kondisi seperti itu, terlihat bahwa wartawan parlemen ada di garis terdepan. Teman-teman yang menentukan apakah rakyat mendapat gambaran utuh atau serpihan yang tidak lengkap tentang kerja-kerja di DPR RI,” lanjutnya.
Puan menegaskan bahwa kualitas jurnalisme tidak hanya diukur dari kecepatan menyampaikan berita, tetapi juga dari kedalaman analisis, ketepatan konteks, dan relevansi informasi bagi masyarakat.
“Lebih dari itu, jurnalisme menyangkut kedalaman analisis, ketepatan konteks, dan relevansi informasi dengan kebutuhan rakyat,” ucapnya.
“Tetapi yang membantu rakyat memahami mengapa sesuatu terjadi dan apa dampaknya bagi kehidupan mereka,” sambungnya.
Pada akhir sambutannya, Puan menyampaikan terima kasih kepada seluruh wartawan parlemen atas dedikasi dan profesionalisme mereka dalam mengawal kerja-kerja DPR.
“Terima kasih kepada seluruh wartawan parlemen atas dedikasi dan profesionalisme Anda. Teruslah meliput dengan jujur dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
“Karena demokrasi yang sehat butuh parlemen yang bekerja, dan parlemen yang bekerja butuh media yang mengawal,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana KWP Awards 2026, Sopian, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja parlemen yang telah melalui penilaian secara objektif.
“KWP Awards 2026 telah melewati penilaian obyektif dan dampak nyata parlemen bagi masyarakat,” tutur Sopian.
Dalam ajang tersebut, sedikitnya 65 penghargaan diberikan kepada sejumlah anggota fraksi DPR, kepala daerah, serta pimpinan lembaga sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas bagi masyarakat.
Dw.
