majalahsuaraforum.com – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai penerapan mekanisme restorative justice (RJ) dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bukti nyata hadirnya keadilan dan kemanfaatan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Penilaian tersebut disampaikan menyusul keputusan Polda Metro Jaya yang secara resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dalam perkara tersebut.
Penegasan DPR soal Keadilan Restoratif Habiburokhman menegaskan bahwa penerapan RJ dalam kasus ini menunjukkan perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia, yang kini tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif bagi semua pihak.
“Penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus fitnah ijasah palsu dengan tersangka Eggi Sudjana dan Damai Lubis adalah bukti nyata KUHP baru dan KUHAP baru benar-benar hadirkan keadilan dan kemanfaatan,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).
Menurutnya, mekanisme RJ menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem hukum nasional yang baru, karena memberikan ruang penyelesaian perkara secara lebih proporsional.
Perbedaan dengan Aturan Lama Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif tidak diatur secara tegas dalam KUHP dan KUHAP lama. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan RJ sebelumnya memiliki keterbatasan dari sisi dasar hukum.
“Kini Jalan RJ terbuka lebar karena memang diatur secara khusus baik dalam KUHP baru maupun KUHAP baru,” katanya.
Dengan adanya pengaturan yang jelas, aparat penegak hukum memiliki dasar kuat untuk menerapkan RJ dalam perkara tertentu yang memenuhi syarat, termasuk perkara dugaan fitnah yang tidak berdampak luas secara struktural.
SP3 dan Perkembangan Kasus Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Jokowi dengan menerbitkan SP3 terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan penerapan mekanisme keadilan restoratif.
Usai menerima SP3, Eggi Sudjana diketahui langsung bertolak ke luar negeri. Meski demikian, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum terhadap pihak lain yang masih terkait dalam perkara ini tetap berjalan sesuai ketentuan.
Harapan atas Implementasi KUHP Baru Habiburokhman berharap penerapan RJ dalam kasus ini dapat menjadi contoh implementasi KUHP dan KUHAP baru yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.
Ia juga mendorong agar mekanisme serupa dapat diterapkan secara konsisten dan selektif dalam perkara lain, selama memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan publik.
Hil.











