majalahsuaraforum.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terus mendalami dugaan aliran dana hasil korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
KPK mengonfirmasi telah memeriksa Suharyanto sebagai saksi dalam penyidikan perkara tersebut. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) dan dilakukan bersama penyidik Puspom TNI.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, pemeriksaan terhadap Suharyanto mencakup sejumlah aspek, salah satunya untuk menelusuri kemungkinan adanya uang hasil korupsi dana kebencanaan yang mengalir kepadanya.
Selain Suharyanto, pemeriksaan pada hari yang sama juga melibatkan seorang deputi BNPB yang berstatus anggota TNI aktif serta koordinator keprotokolan BNPB. Meski demikian, Budi belum menyampaikan identitas kedua saksi tersebut.
“Semuanya didalami berkaitan dengan proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk soal penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa ini seperti apa. Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut di mana kemudian ada beragam modus kickback,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
KPK tidak hanya menelusuri proses pengadaan barang dan jasa, tetapi juga memeriksa kemungkinan adanya aliran uang hasil tindak pidana korupsi kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan BNPB. Penelusuran tersebut termasuk untuk memastikan apakah dana yang diduga berasal dari praktik korupsi turut diterima Suharyanto ketika masih menjabat sebagai kepala BNPB.
Penyidik juga mendalami kemungkinan uang tersebut hanya dinikmati oleh dua tersangka, yakni Bima Setiawan (BMS), adik sekaligus tenaga ahli Suharyanto, serta Richard Erlangga (RIC), orang kepercayaan yang juga bekerja sebagai tenaga ahli Suharyanto.
“Termasuk apakah uang itu juga kemudian dikelola dan digunakan untuk kebutuhan operasional pihak-pihak tertentu di BNPB. Kami masih terus dalami soal itu,” tandas dia.
Budi menegaskan, koordinasi antara KPK dan Puspom TNI akan terus dilakukan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan Suharyanto dalam perkara korupsi dana kebencanaan tersebut.
Menurutnya, kerja sama kedua lembaga berjalan secara progresif. Sejumlah keterangan yang diperlukan penyidik juga telah diperoleh melalui pemeriksaan bersama.
“KPK juga intens berkoordinasi dengan TNI termasuk salah satunya melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bersama Puspom pekan lalu. Pemeriksaan berjalan dengan baik, keterangan-keterangan yang dibutuhkan juga didapat oleh penyidik dalam perkara ini,” pungkas Budi.
Awal Mula Kasus Korupsi Dana Kebencanaan BNPB
Penyidikan dugaan korupsi dana kebencanaan di BNPB bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Jakarta pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
Setelah melakukan pemeriksaan selama 1 x 24 jam serta menggelar perkara di tingkat pimpinan, KPK memutuskan meningkatkan penanganan kasus dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Lembaga antirasuah kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satu pihak yang turut diamankan dalam operasi tersebut adalah Sekretaris Utama BNPB Rustian. Namun, KPK akhirnya melepaskan Rustian karena penyidik belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehnya.
Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri atas Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli kepala BNPB sekaligus adik Suharyanto; Richard Erlangga (RIC), tenaga ahli kepala BNPB; Gabriel Purwaka Sigit (GPS), kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; Syifa Nrika Ghifarin (SNG), pihak swasta; serta Gery Prasetiawan (GER), pihak swasta.
Dalam perkara ini, KPK mengelompokkan dugaan tindak pidana korupsi ke dalam dua klaster, yaitu konflik kepentingan dan suap. Penyidik masih terus mengembangkan penyidikan, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan Suharyanto yang menjabat sebagai Kepala BNPB ketika perkara tersebut terjadi.
Saat pelaksanaan OTT, KPK turut menyita barang bukti dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 5,47 miliar. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai sebesar US$ 7.500 dan SGD 9.000, serta uang tunai dalam mata uang rupiah senilai Rp 3,35 miliar.
Selain uang tunai, penyidik juga mengamankan 56 keping emas dengan berat total 133 gram yang ditaksir bernilai Rp 315,8 juta. KPK turut menyita tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp 452 juta dan aset kripto dengan nilai sekitar Rp 1,10 miliar.
octa.











