majalahsuaraforum.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang mengirim surat permintaan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait penanganan bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Tito menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari surat permintaan tersebut.
“Nanti kita pelajari,” kata Tito Karnavian saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, (15/12/2025) usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.
Tito belum memberikan tanggapan lebih jauh mengenai substansi surat yang dikirim Pemerintah Provinsi Aceh tersebut. Ia mengaku belum membaca secara langsung isi surat permintaan bantuan yang ditujukan kepada lembaga internasional itu.
“Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujar Tito.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh diketahui telah melayangkan surat resmi kepada dua badan PBB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Informasi ini dibenarkan oleh Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA.
“Benar (sudah melayangkan surat, red.), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” kata Muhammad MTA.
Menurutnya, UNDP dan UNICEF dipilih karena memiliki rekam jejak serta pengalaman dalam proses pemulihan dan rehabilitasi pengungsi, khususnya pada masa penanganan pascabencana tsunami Aceh pada 2004.
Muhammad MTA juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah banyak lembaga dan relawan yang terlibat langsung dalam penanganan dampak bencana di Aceh. Setidaknya, terdapat 77 lembaga serta 1.960 relawan yang turun langsung ke wilayah terdampak untuk menyalurkan bantuan dan membantu para pengungsi.
“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar Muhammad MTA.
Gubernur Aceh yang dimaksud oleh juru bicara tersebut adalah Muzakir Manaf.
Sebagai informasi, bencana banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat pada 25 November 2025. Hingga Senin (15/12/2025), jumlah korban jiwa akibat bencana di tiga provinsi tersebut tercatat mencapai 1.030 orang, sementara 206 warga masih dinyatakan hilang.
Selain itu, dampak bencana juga menyebabkan ratusan ribu warga harus mengungsi. Berdasarkan data per 15 Desember 2025, jumlah pengungsi tercatat mencapai 608.940 orang yang tersebar di berbagai wilayah terdampak.
Langkah Pemerintah Provinsi Aceh untuk melibatkan lembaga internasional diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan serta membantu penanganan pengungsi dan dampak sosial pascabencana yang masih berlangsung.
Dw.
