majalahsuaraforum.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap para pelaku usaha yang melakukan kecurangan, khususnya dalam kegiatan ekspor. Pemerintah, kata Agus, tidak akan memberikan ruang kompromi bagi siapapun yang mencoba mengakali aturan demi keuntungan pribadi.
“Saya ingin memberikan pesan khususnya pada para pelaku usaha bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk kecurangan termasuk segala bentuk kecurangan dalam kegiatan-kegiatan ekspor,” ujar Agus di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Agus saat menghadiri konferensi pers operasi gabungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Operasi tersebut berhasil mengungkap pelanggaran ekspor ilegal yang dilakukan oleh PT MMS, yang terbukti mengekspor produk turunan Crude Palm Oil (CPO) secara ilegal.
Dalam pengungkapan itu, ditemukan sebanyak 87 kontainer berisi produk turunan CPO dengan total berat 1.802 ton dan nilai mencapai Rp 28,7 miliar. Dugaan kuat menunjukkan bahwa penyelundupan ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi negara.
Agus menilai bahwa langkah penindakan tegas ini sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan efisiensi sektor industri nasional serta memperkuat penerimaan negara. Menurutnya, sektor industri, termasuk industri kelapa sawit dan produk turunannya, harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.
“Kami sepakat dengan Bea Cukai, pemerintah ingin agar sektor industri, termasuk kelapa sawit dan turunannya, bisa menjadi industri yang berkeadilan dan akuntabel. Ini juga merupakan bagian dari upaya kami untuk memperbaiki incremental capital output ratio (ICOR),” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa operasi gabungan tersebut tidak hanya dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai langkah awal untuk melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap industri terkait. Pemerintah, kata dia, akan terus mengawasi serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh ratusan perusahaan lainnya yang tengah dalam pemantauan.
“Setelah ini akan ada pembinaan lebih lanjut. Kami akan mencermati 290 perusahaan lain yang juga tengah kami pantau,” ungkap Menperin.
Agus menambahkan, pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi antarinstansi agar penerimaan negara dapat dijaga dan kebocoran dapat diminimalisir. Ia juga menekankan pentingnya menjaga tata kelola industri yang sehat agar kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional dapat terus meningkat.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dunia industri di Indonesia dapat tumbuh dengan lebih transparan, berdaya saing tinggi, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Lan.
