majalahsuaraforum.com – Menanggapi insiden ambruknya musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Sidoarjo, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengingatkan bahwa rencana pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali gedung pesantren tersebut harus melalui kajian matang.
Menurut Saan, pembahasan antara kementerian terkait dan DPR, khususnya Komisi V yang menangani bidang infrastruktur, sangat penting agar penggunaan dana publik tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.
“Karena ini menggunakan dana APBN, tentu harus dibicarakan dahulu di tingkat kementerian dan DPR agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” kata Saan.
Saan juga menekankan bahwa meski niat pemerintah untuk memulihkan kegiatan belajar mengajar di pesantren baik, proses pembangunan harus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur, termasuk memperhatikan aspek perizinan dan keselamatan konstruksi.
“Niat baik ini harus dijalankan dengan hati-hati. Jangan sampai muncul masalah baru di kemudian hari,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saan menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi yang menelan puluhan korban jiwa santri. Ia menegaskan bahwa evakuasi dan penanganan pascabencana harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Pertama, kita tentu prihatin dengan situasi Ponpes di Sidoarjo. Ini duka mendalam, terutama bagi generasi masa depan. Evakuasi harus tuntas, jangan sampai ada yang tertinggal di bawah reruntuhan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan kembali gedung Ponpes Al-Khoziny akan memakai dana APBN sementara, dengan kemungkinan tambahan bantuan dari pihak swasta.
Dengan pernyataan ini, DPR menekankan pentingnya transparansi, kepatuhan prosedur, dan keselamatan dalam proses rekonstruksi, sekaligus memastikan dana negara digunakan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran.
Dw.
