majalahsuaraforum.com –– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah yang mencatat angka inflasi di atas 3,5% untuk segera mengambil langkah nyata dalam menekan laju kenaikan harga. Ia menegaskan pentingnya evaluasi mendalam untuk mengetahui sumber permasalahan agar solusi yang ditempuh lebih tepat sasaran.
“Daerah-daerah yang inflasinya tinggi perlu segera rapat, cari penyebabnya. Apakah suplai yang kurang, barang apa, dan apakah distribusinya macet. Itu dua faktor utama,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Agustus 2025 berada di angka 2,31% year on year (yoy). Angka ini menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Namun, masih ada sejumlah daerah yang mencatatkan inflasi di atas batas aman 3,5% sehingga perlu perhatian dan penanganan segera.
Tito menyebutkan, inflasi nasional yang stabil membawa keuntungan bagi banyak pihak, mulai dari konsumen, produsen, hingga pelaku sektor pertanian dan perikanan. “Konsumen senang karena harga terjangkau, produsen juga senang karena harga menutupi biaya operasional,” jelasnya.
Kendati demikian, ia menekankan agar kewaspadaan tetap dijaga. Pemerintah pusat bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog akan melakukan intervensi langsung di wilayah yang mengalami tekanan harga tinggi. Beberapa komoditas strategis, terutama beras dan bawang merah, menjadi fokus utama dalam upaya pengendalian tersebut.
Adapun sejumlah program yang saat ini sedang dijalankan pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, di antaranya:
1. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)
Hingga 1 September 2025, penyaluran beras SPHP telah mencapai 303.187 ton atau 20,21% dari target tahunan. Data ini disampaikan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis.
2. Gerakan Pasar Murah
Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan pada 31 Agustus 2025. Program tersebut digelar melalui kerja sama antara Kementerian Pertanian, Bulog, dan Bapanas untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat.
“Menggencarkan program pro-rakyat, seperti Gerakan Pasar Murah yang aktif saat ini. Kemarin kami bersama mentan, kaBulog, kepala Bapanas melakukan pasar murah di seluruh kecamatan,” pungkas Tito.
Dengan upaya terpadu ini, pemerintah berharap laju inflasi dapat ditekan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa merasakan stabilitas ekonomi yang lebih baik.
Pen. Lan.
