majalahsuaraforum.com –– Gelombang aksi unjuk rasa yang marak dalam beberapa hari terakhir disebut dipicu oleh sorotan publik terhadap pendapatan dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah pihak menilai, pemerintah harus segera merespons aspirasi masyarakat agar potensi kerusuhan tidak terus berlanjut.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menegaskan bahwa langkah evaluasi terhadap pendapatan dan tunjangan DPR menjadi sangat penting. Hal itu bukan hanya untuk menjawab tuntutan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi.
“Pemerintah bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat secara luas, sekaligus memulihkan keyakinan dari sisi ekonomi investor. Dengan begitu, dampak demo ini bisa diimbangi dengan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Huda dalam diskusi Investor Market Today, Rabu (3/9/2025).
Huda menilai, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah nyata, demonstrasi bisa terus berlanjut dengan eskalasi yang lebih tinggi. Menurutnya, respons cepat dari pemerintah sangat menentukan agar situasi tidak semakin memanas.
“Upaya pemerintah sangat penting untuk meredam potensi demo berkepanjangan. Masyarakat perlu merasa didengar, terutama dari kelompok sipil. Kita berharap aspirasi itu bisa diakomodasi di kuartal III September agar situasi kembali pulih,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak aksi berkelanjutan tidak hanya menekan pemerintah, tetapi juga menimbulkan beban lebih besar bagi masyarakat, khususnya dari kelompok menengah ke bawah.
“Bukan hanya masyarakat yang dituntut menahan emosi, tetapi pemerintah juga harus mau mendengarkan dan menjalankan aspirasi yang benar-benar berdampak luas,” pungkasnya.
Pen. Dw.
