Majalahsuaraforum.com – Perdana Menteri Malaysia sekaligus Ketua ASEAN, Anwar Ibrahim, menekankan bahwa usulan penambahan jumlah pengamat ASEAN untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja bertujuan menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Hal itu ia sampaikan setelah menghadiri ASEAN Law Forum 2025 di Kuala Lumpur pada Kamis (21/8/2025). Menurutnya, rencana tersebut tidak bisa dianggap sebagai bentuk intervensi ASEAN terhadap urusan internal kedua negara.
Alasan Penambahan Pengamat
Anwar menjelaskan, saat ini jumlah personel dalam Tim Pengamat Sementara ASEAN (ASEAN IOT) masih belum seimbang dalam penempatannya di kedua negara.
“Misalnya, kami memiliki 10 anggota di Bangkok, tetapi hanya dua di Phnom Penh. Jadi, kami perlu menambah jumlahnya. Jika tidak mencukupi, personel tambahan bisa didatangkan dari atase pertahanan dan kedutaan besar, serta didukung tim lain,” jelasnya.
Ia menilai ketidakseimbangan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas tim dalam menjalankan mandatnya, sehingga penambahan pengamat dianggap perlu demi memastikan gencatan senjata berjalan sesuai kesepakatan.
Respons dari Pemerintah Thailand
Namun, usulan tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menolak ide penambahan pengamat internasional di wilayah perbatasan.
Phumtham mengungkapkan bahwa Anwar sempat menghubunginya pada Selasa (22/8/2025) untuk menyarankan penambahan pengamat dengan alasan tim ASEAN IOT tidak bisa menjalankan tugas itu sendiri. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah Thailand tidak sepakat dengan usulan tersebut.
Latar Belakang Gencatan Senjata
Thailand dan Kamboja sebelumnya mencapai kesepakatan gencatan senjata tanpa syarat pada 28 Juli 2025. Perjanjian ini lahir dari pertemuan khusus di Putrajaya, Malaysia, yang dipimpin langsung oleh Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam meredakan ketegangan yang berlangsung di perbatasan kedua negara. Meski demikian, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada mekanisme pengawasan. Karena itu, isu mengenai jumlah dan distribusi pengamat ASEAN masih menjadi pembahasan utama dalam forum regional.
Pen. Red.
