Majalahsuaraforum.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan sikapnya menolak keras keputusan Israel yang menyetujui pembangunan ribuan unit permukiman Yahudi di kawasan Tepi Barat, Palestina.
Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk pendudukan paksa dan ancaman nyata terhadap keberadaan bangsa Palestina.
“Ini tindakan yang tidak menghargai eksistensi bangsa lain. Palestina seolah dianggap harus dihapuskan,” tegas Dadang, Jumat (22/8/2025).
Ia menekankan pentingnya konsistensi perlawanan diplomatik dan aksi solidaritas dari masyarakat dunia. “Protes ini supaya dunia memberikan respons nyata,” tambahnya.
Detail Proyek E1
Pembangunan yang dimaksud dikenal dengan proyek E1, yakni rencana pendirian lebih dari 7.000 unit rumah di kawasan strategis sekitar Yerusalem Timur, termasuk Ma’ale Adumim. Rencana ini dipandang sebagai langkah Israel untuk memutus keterhubungan antara wilayah utara dan selatan Tepi Barat sekaligus mengisolasi Yerusalem Timur. Jika terlaksana, proyek tersebut berpotensi besar menghancurkan prospek berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Persetujuan akhir proyek diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada pekan lalu. Selanjutnya, komisi perencanaan di Kementerian Pertahanan Israel secara resmi mengesahkannya pada Rabu (20/8/2025). Dalam pernyataannya, Smotrich mengatakan, “Dengan E1, kita mewujudkan janji lama. Ini menghapus Palestina, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi lewat aksi nyata.”
Reaksi Dunia Internasional
Langkah Israel ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Israel untuk segera menghentikan pembangunan permukiman, dengan menegaskan bahwa proyek tersebut akan merusak seluruh upaya menuju solusi dua negara.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menilai keputusan Israel hanya akan memperburuk kondisi politik dan kemanusiaan di wilayah tersebut. “Kebijakan ini melemahkan kemungkinan tercapainya solusi dua negara dan merusak konsistensi geografis serta demografis Palestina,” tegas pernyataan resmi Kemenlu Palestina, Kamis (21/8/2025), seperti dikutip AFP.
Dampak Regional
Proyek E1 dianggap bukan hanya ancaman bagi Palestina, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan lebih luas di kawasan Timur Tengah. Sejumlah negara dan organisasi internasional memperingatkan bahwa langkah Israel ini akan memperpanjang konflik serta menghambat proses perdamaian yang selama ini terus diupayakan.
Pen. Wi.
