Majalahsuaraforum.com – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa Sabah akan tetap berada dalam naungan kedaulatan Malaysia, di tengah pembicaraan dengan Indonesia mengenai wilayah kaya sumber daya di Laut Sulawesi yang masih dipersengketakan. Hal ini disampaikan Anwar dalam kunjungan kerjanya ke Kota Kinabalu, Minggu (3/8).
Dalam pernyataannya yang dikutip oleh Malay Mail, Anwar menegaskan bahwa negosiasi dengan Indonesia akan berlangsung secara transparan. “Kami tidak akan berkompromi. Seluruh proses akan dilakukan secara resmi, bukan lewat diskusi tertutup,” ujar Anwar, merujuk pada Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia ke-13 yang diadakan pada 29 Juli lalu.
Anwar menambahkan bahwa pemerintah pusat akan menjaga hak-hak Sabah dalam setiap negosiasi. “Saya membela Sabah atas nama pemerintah federal, dan ini adalah komitmen saya,” katanya dengan tegas.
—
Ketegangan Maritim dan Potensi Kolaborasi
Wilayah laut ND6 dan ND7—yang oleh Indonesia disebut Ambalat—menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Saat Anwar bertemu Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 27 Juni 2025, keduanya sempat menyatakan keinginan menjajaki kerja sama pengelolaan wilayah tersebut. Namun, belum ada kesepakatan final yang tercapai.
Anwar, dalam pidatonya di parlemen Malaysia pada 22 Juli, menegaskan bahwa negosiasi masih berlangsung, khususnya terkait aspek teknis dan komersial. Dalam pernyataan resmi bersama, hanya disebutkan kemajuan dalam pembahasan batas maritim, tanpa menyebut langsung proyek Ambalat.
—
Pendekatan Hati-hati Demi Kepentingan Nasional
Analis geopolitik Adib Zalkapli menyebut bahwa ketidakhadiran isu pengelolaan bersama dalam pernyataan publik kemungkinan dimaksudkan untuk menghindari hambatan dalam proses negosiasi yang kompleks. “Pernyataan terburu-buru bisa memicu reaksi negatif,” ujarnya kepada CNA.
Anwar sendiri melibatkan pemerintah negara bagian Sabah, dengan meminta masukan dari Kepala Menteri Hajiji Noor. Meski demikian, Hajiji menyebut bahwa pembahasan mendetail tentang Ambalat belum dilakukan dalam pertemuan tersebut.
Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Alamin, turut menyatakan bahwa pemerintah federal berkomitmen terhadap kepentingan Sabah. “Setiap langkah diambil melalui kajian mendalam dan demi kepentingan dua negara,” jelasnya.
—
Pelajaran dari Sejarah dan Harapan Baru
Sengketa maritim ini mengingatkan pada konflik lama yang berkaitan dengan klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan—dua pulau yang diputuskan Mahkamah Internasional sebagai milik Malaysia pada 2002. Namun, perbatasan laut di kawasan itu belum ditetapkan secara definitif, dan ketegangan militer sempat terjadi pada 2009–2010.
Meski begitu, hubungan pribadi yang erat antara Anwar dan Prabowo diyakini menjadi faktor penting dalam mendorong penyelesaian damai. “Jika potensi keuntungan ekonomi telah disepakati, kemungkinan besar negosiasi bisa diselesaikan lebih cepat,” ujar Adib.
Anwar menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Indonesia. “Presiden Prabowo adalah sahabat pribadi saya. Kami akan menjaga persahabatan ini sambil menyelesaikan perbedaan dengan cara yang adil,” ucapnya.
Pen. Red.
