Komisi V DPR RI Terima Gubernur Sumbar ,BahasPenanggulangan Bencana Alam Di Sumbar Perlu Dana 1,5 Triliun.
(foto: istimewa)
Suara forum- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi bertemu dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (16/5/2024).
Pertemuan itu diadakan di Ruang Sekretariat Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PPP Muhammad Iqbal dan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menerima langsung Upacara Mahyeldi di Gedung DPR.
Ada pun kedatangan Mahyeldi untuk membahas penanggulangan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Barat.
“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada DPR RI telah memberikan ruang menginformasikan beberapa hal terkait dengam bencana alam di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Diungkapkan Mahyeldi, pada pertemuan tersebut meminta dukungan peralatan untuk menanggulangi darurat bencana banjir dan tanah longsor.
“Karena memang peralatan yang digunakan bisa difungsikan untuk pengerjaaan yang lain, mudah-mudahan ini akan ada dukungannya,” ucapnya.
Mahyeldi mengungkapkan satu di antara fokus terkait putusnya akses jalan di Padang Panjang karena jalan tersebut.
Dia berharap bantuan Komisi V DPR untuk meminta Kementerian PUPR segera memperbaiki jalan yang rusak agar akses transportasi bisa segera pulih.
“Ini juga harapan kami untuk jadi prioritas, secara bertahap mungkin dalam beberapa hari ini bisa untuk kendaraan roda dua, setelah itu mungkin bisa untuk kendaraan ringan kendaraan pribadi, setelah itu baru nanti jangka panjangnya untuk kendaraan bus dan kemudian kendaraan berat lainnya, karena ini jalur yang vital bagi Sumbar,” ucapnya.
Untuk meminimalisir dampak bencana mendatang, Mahyeldi juga meminta dukungan pembangunan cekdam, mengingat ada 15 sungai yang berhulu di Gunung Marapi.
“Berangkat dari pengalaman Jogja, Jogja yang sungainya 10 sabodamnya itu 250 buah, dan kita di Marapi Sumbar sungainya 15 cekdamnya baru dua,” ucapnya.
“Sebenarnya sudah saya rencanakan beberapa tahun yang lalu mudah-mudahan kita diperkirakan bisa dilaksnaakan sabodam ini, sehingga bisa meminimalsiir korban dan efek dari longsoran banjir apalagi ini lahar dingin yang berpotensi berdampak pada masyarakat,” imbuhnya.
Sehingga, lanjut Mahyeldi, telah mengkalkulasikan setidaknya membutuhkan dana hingga Rp 1,5 Triliun untuk penanggulangan banjir, yakni cekdam pembangunan.
“Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 Triliun,” ucapnya.
Sementara itu, dalam hal penanganan korban, Mahyeldi menyebut saat ini warga masih bertahan di tempat-tempat pengungsian.
Terkait relokasi warga, saya masih berkomunikasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk memetakan wilayah yang aman dari bencana.
“Untuk korban per hari ini rumahnya rusaknya kami sudah merencanakan untuk membangun rumah mereka bagi yang sudah ada tanahnya itu kita langsung bangun yang aman,” katanya.
“Untuk relokasi ini, kami berkomunikasi dengan Kanwil pertanahan untuk relokasi yang aman. InsyaAllah sudah berkomitmen untuk membantu,” lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal akan mengkomunikasikan kepada kementerian terkait, untuk menanggulangi bencana alam di Sumatera Barat, termasuk soal anggaran Rp 1,5 Triliun.
“Berkaitan dengan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun salah satunya adalah untuk membangun cekdam-cekdam tadi agar juga terjadi lahar dingin lagi bisa menghambat dan tidak memakan jiwa lagi di masyarakat,” ucapnya.
“Doakan saja agar anggaran yang diminta oleh Pemprov Sumbar melalui Pak Gubernur sebesar Rp 1,5 triliun itu bisa terealisasikan dalam waktu dekat ini ataupun tahun 2025 mendatang,” tutup.red/fa.
